TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendampingi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 pada Kamis kemarin. Dalam aktivitas itu, juga sekaligus menyerahkan White Paper One Maps Policy Beyond 2024 kepada Prabowo nan mewakili Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Dalam sambutannya ini, AHY berambisi agar Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat segera diterapkan untuk memudahkan investasi pemerintah maupun swasta. Dia mengatakan kebijakan ini juga krusial bagi pemerintah daerah.
“Jika kita bisa menghadirkan peta-peta skala besar nan kemudian bisa digunakan untuk membikin RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ini krusial sekali bagi para investor, juga para pemerintah daerah, untuk menentukan tata ruang dan kebutuhan untuk industri dan pertumbuhan ekonomi lainnya," ujar Menteri AHY kepada awak media selepas aktivitas seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Jumat, 19 Juni 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan Kebijakan Satu Peta nan diselaraskan pada tata ruang bakal memberikan kepastian norma terhadap para pengusaha nan mau menanamkan modalnya di Indonesia. AHY menyebut kementeriannya bakal mempersiapkan rencana strategis usai kebijakan ini diluncurkan.
"Oleh lantaran itu, kami tentu mempersiapkan rencana strategis mengenai dengan tata ruang penggunaan lahan di beragam wilayah dan One Map Policy ini menjadi krusial sekali lantaran seringkali persoalan nan muncul itu mengenai tumpang tindih," kata AHY.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kebijakan Satu Peta adalah pengarahan strategis dalam terpenuhinya satu peta nan merujuk pada satu referensi geospasial, satu standar, satu pedoman data, dan satu geoportal. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh kebijakan pemerintah nan berbasiskan spasial bakal merujuk pada satu peta nan sama.
Iklan
Pada aktivitas ini, Prabowo Subianto nan juga Menteri Pertahanan itu mengatakan bahwa Kebijakan Satu Peta ini ada untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Dia menyebut kebijakan ini juga bakal membikin tata kelola pemerintah nan efisien.
"Dengan One Map Policy ini bakal menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang, sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu komponen daripada pemerintahan nan efektif," kata Prabowo.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan jumlah peta nan tercantum dalam Geoportal KSP 2.0 sudah meningkat. "Ini menandai delapan tahun peluncuran Kebijakan Satu Peta dan telah dibuat 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga," kata dia.
Hadir dalam aktivitas peluncuran ini, sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju. Turut datang mendampingi Menteri AHY, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Direktur Landreform, Rudi Rubijaya; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Dony Erwan Brilianto.
Pilihan Editor: Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Apindo: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini