Aksi Kamisan Bergemuruh di Depan Istana, Ungkit 7 Dosa Besar Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Aksi Kamisan ke-828 pada Kamis (22/8) sore ini bergemuruh. Lautan massa nan terdiri dari kalangan aktivis, akademisi, mahasiswa, hingga pegiat kewenangan asasi manusia (HAM) hadir di depan Istana Kepresidenan.

Mereka datang dengan baju serba hitam. Mereka menyuarakan beragam persoalan nan terjadi di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu nan datang ialah anak dari proklamator Indonesia, Moh Hatta, Halida Hatta. Ada juga Sumarsih hingga Usman Hamid.

Sejumlah peserta Kamisan membawa poster bertuliskan 'telah meninggal demokrasi', 'Sudah lah pak, kami sudah muak #tolakpolitikdinasti', hingga 'Lawan Elite Pembegal Konstitusi'.

Aktivis HAM Usman Hamid nan memberikan orasi pada momen ini membeberkan 'tujuh dosa besar' Jokowi di depan massa tindakan Kamisan.

Dosa pertama adalah merepresi publik melalui beragam undang-undang, seperti UU Cipta Kerja dan KUHP. Dosa kedua, pemerintah mengangkangi otonomi daerah. Usman menilai otonomi wilayah merupakan warisan Reformasi 1998 nan sekarang justru dikangkangi oleh Jokowi.

"Pemda ambil alih otonomi wilayah untuk mengambil keputusan sendiri untuk kepentingan oligarki," kata Usman.

Dosa ketiga, lanjut Usman, pemerintah melemahkan oposisi di parlemen. Keempat, melemahkan peran media massa. Kelima,mengerdilkan kredibilitas penegak hukum.

"Dosa keenam adalah memecah belah masyarakat. Dari mulai rumor radikalisme hingga ekstremisme. Dosa ketujuh, adalah pemerintahan Jokowi merusak integritas pemilu" kata Usman.

"Jangan diam, musuh Jokowi," imbuhnya.

Pada saat nan sama, hari ini mahasiswa dan sejumlah komponen masyarakat sipil juga menggelar tindakan besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta. Mereka menolak pengesahan revisi UU Pilkada nan justru bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun Aksi Kamisan merupakan tindakan rutin setiap Kamis nan dilakukan family korban kasus HAM berat dan simpatisan di seberang Istana Kepresidenan sejak 18 Januari 2007.

Mereka terus menyuarakan tuntutan kepada negara untuk menuntaskan kasus HAM berat dan penghilangan paksa, seperti Tragedi Semanggi I dan II 1998 dan penculikan aktivis di era Orde Baru.

(rzr/tsa)

[Gambas:Video CNN]