Aktivis Sindir NU-Muhammadiyah: Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Forum aktivis Cik Di Tiro menggelar tindakan simbolik di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman nan menjadi letak rapat pleno PP Muhammadiyah, Sabtu (27/7) siang.

Di letak itu pula, tepatnya di Convention Hall Masjid Walidah sebelah utara kampus, PP Muhammadiyah berbareng pengurus wilayah se-Indonesia bakal membahas penawaran pemerintah mengenai izin tambang langsung melalui rapat pleno.

Dalam tindakan kali ini, massa aktivis membawa dua spanduk dan sejumlah poster. Salah satu spanduk mengandung sindiran untuk PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Spanduk tersebut bertuliskan 'Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang'.

Doa qunut memang jadi salah satu perbedaan Muhammadiyah dan NU dalam melaksanakan ibadah salat Subuh. Warga NU melantunkan angan qunut, sedangkan Muhammadiyah tidak melakukannya.

Sementara PBNU diketahui telah lebih dulu menerima izin pengelolaan tambang, sedangkan PP Muhammadiyah bakal mengumumkannya secara resmi lewat pleno 27-28 Juni di Convention Hall Masjid Walidah Unisa.

Inisiator Forum Cik Di Tiro, Masduki menjelaskan, tindakan simbolik ini mendesak agar PP Muhammadiyah menolak tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah.

"Kita mengingatkan Muhammadiyah untuk menjaga kewarasan, logika sehat bahwa ormas itu tugasnya menjadi masyarakat sipil, organisasi nan mengontrol negara, pemerintah dan berpihak pada kepentingan penduduk negara," katanya usai aksi.

"Dalam kasus tambang ini, kami memandang penyakitnya, ancamannya, alias indikasinya ada tiga. Pertama, tambang itu merusak. Kedua, tambang itu merusak. Ketiga, tambang itu merusak," sambungnya.

Masduki menerangkan, urusan tambang ini nantinya bakal merusak tata kelola ormas itu sendiri.

"Coba kita lihat, Nahdlatul Ulama, udah rusak itu," sambungnya.

Pertambangan, lanjut dia, telah merusak hak-hak sipil penduduk negara. Menurutnya, sudah banyak pula korban terpapar upaya ekstraksi ini.

"Ketiga, dia (tambang) merusak kekuatan pengganti dalam perihal ini Muhammadiyah-NU sebagai masyarakat sipil dalam sistem demokrasi. Jadi, nggak ada manfaatnya, lebih banyak mudaratnya," tegasnya.

Dalam tindakan ini, Forum Cik Di Tiro bakal menyerahkan pernyataan komplit ke panitia soal dorongan penolakan pengelolaan tambang. Harapannya, pernyataan ini jadi masukan bagi PP Muhammadiyah.

Lewat tindakan ini pula, salah seorang peserta membakar Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah.

"Sebagai simbol sudah merasa tidak nyaman bahwa beberapa hari ini Muhammadiyah condong menerima konsesi tambang," pungkasnya.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung sebelumnya menyebut organisasinya sepakat menerima tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengelola tambang. Keputusan itu dibuat setelah rapat pleno pertengahan bulan ini.

Azrul mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian mendalam sebelum menerima izin tambang. Merujuk kajian itu, Muhammadiyah siap mengelola tambang.

[Gambas:Video CNN]

Azrul menjelaskan Muhammadiyah berbincang dengan para master sebelum mengambil keputusan itu. Mereka mempertimbangkan aspek-aspek dari sisi ekonomi, bisnis, aspek sosial, budaya, hukum, dan HAM dan lingkungan selama tiga jika terakhir ini.

Kesimpulannya, Muhammadiyah menerima tambang lantaran Indonesia tetap belum bisa melakukan transisi energi. Jika manusia melepas ketergantungan terhadap batu bara, ucapnya, maka bumi bakal gelap gulita.

Azrul memastikan Muhammadiyah bakal menambang dengan memperhatikan akibat lingkungan. Mereka mengusung program tambang hijau.

Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan organisasinya bakal menyampaikan sikap resmi mengenai izin tambang usai penyelenggaraan konsolidasi nasional Muhammadiyah pada 27-28 Juli mendatang.

"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah bakal disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional nan Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta," ujarnya.

(kum/agt)

[Gambas:Video CNN]