Alasan Politikus PDIP Ingin Legalkan Money Politics di Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua mengusulkan agar money politics atau politik uang dalam pemilu dilegalkan dalam jumlah tertentu. Usul itu dia sampaikan dalam rapat kerja dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Rabu (15/5).

"Bahasa kualitas pemilu ini kan, pertama begini, tidakkah kita pikir money politics kita legalkan saja di PKPU dengan batas tertentu," kata Hugua dalam rapat.

Hugua berdasar praktik money politics selama ini menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut dia, tanpa money politics peserta pemilu tidak bisa terpilih.

Oleh lantaran itu, dia meminta agar KPU membikin patokan lebih tegas soal money politics. Dia mau agar money politics dilegalkan saja selama tak melewati pemisah tertentu. Sehingga, Bawaslu ke depan juga bisa mengambil tindakan lebih tegas.

"Ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja pemisah berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa jika money politics pemisah ini kudu disemprit," ucapnya.

Hugua meyakini selama tidak diatur, para peserta pemilu bakal terus kejar-kejaran dengan penyelenggara alias pengawas pemilu. Sementara para pemenang pemilu hanya bakal terus menerus dimenangkan mereka nan mempunyai uang.

Dengan usulan itu, Hugua meminta agar istilah money politics diganti dengan julukan lain seperti cost politics dalam peraturan KPU.

"Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batas tertentu. kita legalkan misalkan maks Rp20 ribu alias Rp50 ribu alias Rp1 juta alias Rp5 juta," katanya.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli menolak tegas usulan Hugua. Ia menegaskan DPR dan pemerintah kudu sepakat agar UU Pemilu menindak tegas praktik money politics tanpa pandang bulu.

"Sebenarnya semangat kita ini mau mengubah UU Pemilu pokoknya mau satu rupiah pun kudu kena tangkap, Pak. Jadi apalagi hanya PKPU," ujar Doli.

Politikus Partai Golkar itu menyebut pihaknya menolak beragam corak penyimpangan moral, meski money politics tersebut dibatasi dalam jumlah tertentu.

"Kita enggak melegalkan, kita antimoral hazard pemilu, anti-money politics, anti," katanya.

(thr/fra)

[Gambas:Video CNN]