TEMPO.CO, Jakarta - Tim presiden terpilih meyakini pemerintahan Prabowo Subianto kelak bisa menarik denda dari sekitar 300 pengusaha sawit nan selama ini tidak memenuhi tanggungjawab mereka. Total pendapatan negara nan tergerus akibat ulah para pengusaha bandel ini nilainya diperkirakan mencapai Rp 300 triliun,
Dalam beberapa kali kesempatan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan presiden terpilih Prabowo bakal memperoleh kucuran biaya segar Rp 300 triliun. Duit itu didapat dari denda para pengusaha nan menjalankan perkebunan sawit ilegal.
Hashim menyampaikan perihal itu ketika mengisi aktivitas pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) di Hutan Kota by Plataran, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 31 Agustus 2024.
CEO Arsari Group itu bercerita, pemerintah mendapatkan laporan ihwal adanya perkebunan sawit nan menduduki area rimba secara terlarangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP telah memandang dan memantau perkebunan ini menggunakan drone dan satelit. Luas perkebunan itu mencapai 7 juta hektare.
Adik kandung Prabowo ini menyatakan telah mengantongi info para pengusaha itu. Jumlahnya, kata dia, mencapai lebih dari 300 pengusaha. Hashim berkata, pemerintah telah menunjukkan para pengusaha itu semestinya mereka dipidana. Namun daripada dipenjara, dia mengatakan, lebih baik mereka diberi kesempatan bayar denda.
“Pemerintah sudah menunjukkan ke beliau-beliau ini. Sebaiknya baik-baik saja. Kita tidak mau mereka semua masuk penjara. Kan tambah 300 orang. Susah. Mungkin kudu di pulau-pulau terluar. Daripada itu (masuk penjara), bayar denda saja,” kata Hashim.
Menurut Hashim, Prabowo nan memperingatkan para pengusaha itu secara langsung. Menteri Pertahanan itu pun telah mendapatkan laporan, para pengusaha sawit ini semua menyanggupi bayar denda. “Mungkin minggu-minggu pertama pemerintah bakal dapat Rp 300 triliun. Daripada penjara penuh,” kata Hashim.
Iklan
Cerita Hashim ini diungkap kembali ketika berpidato dalam aktivitas Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berbareng Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.
Hashim mengatakan, Prabowo telah menghimpun lebih dari 300 nama pengusaha bandel nan melakukan okupasi rimba terlarangan untuk ditindaklanjuti. Ia memperkirakan, negara bisa menerima Rp 50 triliun setiap tahunnya dari upaya tindak lanjut pengusaha sawit nan bandel ini.
Penerimaan negara ini, kata Hashim, dapat digunakan untuk membantu mendanai program quick wins pemerintahan baru, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis.
“Setiap Rp 5 triliun nan kami dapat dari penutupan kebocoran penerimaan negara, bisa memberikan makanan cuma-cuma pagi dan siang untuk 9 juta jiwa,” kata Hashim.
Pilihan Editor: Jokowi Janji Teken Kenaikan Tukin Anak Buah Bahlil di ESDM