Aliansi BEM Bali Demo di KPU, Singgung Investor Perusak Budaya dan Alam

Denpasar, CNN Indonesia --

Puluhan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali menggelar tindakan unjuk rasa di depan gerbang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, Renon, Kota Denpasar, Bali, Selasa (27/8).

Dalam tindakan unjuk rasa di depan KPU Bali pada hari pendaftaran pilkada, aliansi BEM membawa spanduk 'Bali Menggugat' hingga 'Selamatkan Alam Bali'.

Ada juga spanduk bertuliskan 'Budaya dan alam Bali tidak boleh digeser oleh siapapun', dan tulisan 'Selamatkan alam Bali dari Investor nan tidak tahu diri'.

Selain itu, mereka juga membawa spanduk nan digelar alias diletakkan di bawah dengan bergambar Pulau Bali dan juga permasalahannya. Seperti, masalah pengelola sampah nan tidak efektif, krisis air bersih, kemacetan, kemiskinan, banjir, kriminalitas, overcapacity wisatawan, subak nan telah tergusur, dan lainnya.

Koordinator Aksi dan Koordinator Pusat Aliansi BEM se-Bali, Keinan Atala Ramadhan mengatakan selama ini banyak persoalan di Bali nan dibiarkan. Mereka mau lewat Pilkada 2024, Bali bisa mendapatkan kepala-kepala daerah yang memberikan solusi untuk persoalan di Pulau Bali.

"Banyak permasalahan-permasalahan nan dibiarkan. Jadi nan kami harapkan semoga dengan adanya kontestasi Pilkada kelak bisa mendapatkan pemimpin nan memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan di Pulau Bali," kata dia.

"Yang krusial ada solusi untuk lima tahun mendatang dengan kontestasi pilkada nanti. Dan (kami) bisa menggunakan kewenangan pilih sebaik-baiknya mungkin kelak dengan program-programnya, agar kami percaya dan bisa menggunakan kewenangan pilih kita dengan baik," ujarnya.

Overtourism Bali

Sementara, nan menjadi konsentrasi mereka gimana nantinya pemimpin nan terpilih bisa menyelesaikan semua persoalan di Pulau Bali terutama soal
overtourism atau visitor nan hanya menumpuk di suatu titik tertentu ialah Bali bagian selatan.

"Perhatian dengan permasalahan-permasalahan nan kita sudah tau, bahwa Bali dengan by info tidak overtourism tapi di suatu titik-titik tertentu overcapacity nan membikin tamu-tamu mancanegara tidak nyaman, khususnya masyarakat Bali sendiri," ujarnya.

Sejak Kamis pekan lalu, demo bergelombang di sejumlah kota di Indonesia terjadi di Indonesia. Hal itu salah satunya terpicu langkah Baleg DPR nan memutuskan mendorong ke Rapat Paripurna untuk mengesahkan merevisi UU Pilkada dengan mengabaikan putusan MK pada Kamis (22/8).

Rapat paripurna itu kemudian tak jadi menggelar sidang pengesahan revisi UU Pilkada. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penundaan pengesahan itu lantaran rapat paripurna tak mencapai kuorum.

Belakangan pada Kamis malam, Dasco menyatakan DPR batal mengesahkan revisi UU Pilkada nan disodorkan Baleg, sehingga patokan itu bakal mengikuti Putusan MK.

KPU lampau melakukan rapat konsinyering pada Sabtu (24/8) malam, lampau dalam rapat kerja dengan DPR nan digelar pada Minggu (25/8) disepakati bahwa PKPU bakal mengikuti putusan MK soal pemisah usia calon dan periode pemisah bunyi partai untuk mencalonkan.

Aturan nan mengikuti putusan MK itu pun sudah diundangkan KPU lewat PKPU Nomor 10 Tahun 2024.

Meskipun demikian, demo 'peringatan darurat' tetap terus dilakukan sejumlah aktivis dan mahasiswa di Indonesia hingga hari ini. Pada Selasa ini, selain di Denpasar, tindakan massa mahasiswa dan aktivis sipil juga terjadi di Yogyakarta.

(kdf/kid)

[Gambas:Video CNN]