Amanah IKN Pindah ke Pemerintahan Prabowo, Jokowi Sudah Lepas Tangan?

TEMPO.CO, Jakarta - Mega proyek pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN, Kalimantan Timur, sekarang berada di bawah kendali presiden terpilih Prabowo Subianto.

Penyerahan proyek ini menimbulkan beragam spekulasi dan pertanyaan, terutama tentang komitmen pemerintah saat ini dalam meneruskan visi pembangunan nan sudah dicanangkan.

Sejumlah kalangan mempertanyakan apakah ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kelangsungan proyek alias justru sebuah corak lepas tangan dari tanggung jawab nan diemban oleh Joko Widodo.

Jokowi Lepas Tangan?

Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa bakal ada groundbreaking alias peletakan batu pertama lagi di Nusantara dalam waktu dekat, apalagi diperkirakan sebelum Prabowo dilantik.

“Saat ini sedang difinalkan kesiapannya,” katanya, di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Oktober 2024.

Namun, peneliti dan sosiolog dari Nanyang Technological University, Sulfikar Amir, menyatakan bahwa banyak dari groundbreaking nan sudah dilakukan hanyalah seremoni belaka, tanpa ada kemajuan signifikan setelahnya.

Sementara itu Presiden Jokowi, dalam pernyataannya, berambisi bahwa groundbreaking tiga perusahaan internasional dapat menarik lebih banyak penanammodal asing. Meski demikian, hingga saat ini, investasi nan masuk baru mencapai Rp 58,4 triliun, tetap jauh dari sasaran awal nan ditetapkan sebesar Rp 100 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat untuk menggaet investasi, realisasinya tetap belum optimal.

Adi Prayitno, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, mengemukakan bahwa langkah Jokowi untuk menyerahkan keputusan tentang pemindahan IKN kepada Prabowo bisa jadi lantaran kekhawatiran bakal kritik nan mungkin muncul jika proyek ini tetap dipertahankan dalam masa kepemimpinannya.

Progres Pemindahan Ibu Kota

Sejak awal proyek pemindahan IKN dimulai, telah dilakukan delapan tahap groundbreaking. Di tahap kedelapan nan dilaksanakan pada 25 September 2024, investasi swasta dari luar negeri pertama kalinya masuk ke IKN, dengan Delonix Bravo Investment sebagai penanammodal asing pertama nan berinvestasi sebesar Rp 500 miliar.

Iklan

Sebelumnya, pengembangan proyek IKN lebih banyak melibatkan investasi dari perusahaan dalam negeri seperti Agung Sedayu Group dan Sinarmas Group, di mana beberapa proyek seperti Hotel Nusantara dan Rumah Sakit Abdi Waluyo sudah mulai dibangun.

Namun, para pengusaha menanti kepastian dari pemerintahan baru. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, menuturkan bahwa pelaku upaya tetap condong menunggu dan memandang gimana langkah pemerintah selanjutnya dalam mengembangkan IKN. Sebab, tanpa support prasarana nan memadai dan populasi nan cukup, investasi baru kemungkinan tidak bakal terwujud.

Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University menekankan bahwa kebanyakan proyek di IKN belum menanggapi kebutuhan mendasar pembangunan, terutama dalam perihal prasarana dasar nan diperlukan untuk mendukung keberlanjutan kota.

"Setelah groundbreaking, tidak ada follow-up, tidak ada tindak lanjut," tuturnya.

Menurutnya, jika proyek ini terus melangkah tanpa pertimbangan dan penyesuaian nan tepat, ada potensi besar untuk menjadi kegagalan nan merugikan negara.

Ke depannya, pemerintahan Prabowo diharapkan dapat memberikan pengarahan dan strategi nan lebih jelas dalam mengelola pembangunan IKN.

Dengan tantangan investasi nan tetap mengemuka, baik dari dalam maupun luar negeri, kelanjutan proyek ini bakal sangat berjuntai pada perencanaan nan matang dan pertimbangan berkelanjutan. Rakyat butuh kepastian bahwa pembangunan IKN tidak hanya menjadi proyek seremonial semata, tetapi juga memberikan faedah nyata bagi masyarakat dan negara.

PUTRI SAFIRA PITALOKA| ANNISA FEBIOLA | HOTMA RADJA SIREGAR | ANASTASYA LAVENIA Y | ZULFIKAR EPRIYADI
Pilihan editor: Jokowi Lakukan Kunker Sebelum Lengser, Salah Satunya ke IKN Besok