Aneka Bansos dan Akses Internet, Ketika Negara Hadir sampai Pelosok

Jakarta, CNN Indonesia --

Kebijakan support sosial (bansos) menjadi salah satu senjata jagoan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melindungi ekonomi golongan miskin dalam satu dasawarsa pemerintahan.

Kebijakan ini juga menjadi bukti bahwa negara datang di era pemerintahan Jokowi. Maka tak heran jika anggaran mencapai ratusan triliun selalu digelontorkan untuk pemberian bansos kepada masyarakat.

Jokowi mengungkapkan pemerintah sengaja membikin beragam jenis bansos lantaran pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat berjuntai pada konsumsi masyarakat. Porsinya mencapai lebih dari 50 persen.

"Dan lantaran kondisi ekonomi dunia nan tetap relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita bakal lebih bertumpu pada permintaan domestik, sehingga daya beli masyarakat bakal dijaga ketat dengan pengendalian inflasi, dengan pembuatan lapangan kerja dan support program bansos dan subsidi," ungkap Jokowi di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8).

Data APBN KiTa jenis September 2024 mencatat realisasi shopping seluruh bansos mencapai Rp95,89 triliun pada Januari-Agustus 2024. Realisasi ini mencapai 62,96 persen dari pagu senilai Rp152,3 triliun pada tahun ini.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, realisasi shopping bansos itu mencakup penyaluran support Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan penyaluran program Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

Kemudian, penyaluran bansos juga telah diberikan untuk support iuran bagi 96,6 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan support tanggap darurat musibah oleh Badan Nasional Penanggulang Bencana (BNPB).

Selanjutnya, pemerintah juga telah menyalurkan shopping bansos untuk support Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 12,3 juta siswa dan support bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) bagi 875,2 ribu mahasiswa.

Tak hanya melalui bansos, pemerintah membuktikan negara datang di tengah masyarakat melalui pemberian beragam jenis subsidi, baik daya maupun non-energi.

Realisasi shopping subsidi sendiri sudah mencapai Rp146,97 triliun pada Januari-Agustus 2024. Capaian ini setara 51,39 persen dari pagu nan dianggarkan pada tahun ini sebesar Rp285,97 triliun.

Subsidi nan diberikan ini mencakup subsidi daya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak Rp12,57 triliun. Subsidi BBM nan diberikan mencapai 10,28 juta KL.

Subsidi daya juga diberikan untuk pembelian LPG tabung 3 kg bagi 4,74 juta MT dengan nilai mencapai Rp48,2 triliun, dan subsidi listrik bagi 40,86 juta pengguna mencapai Rp42,08 triliun.

Pemerintah juga memberikan subsidi bagi sektor upaya kecil, misalnya subsidi pupuk sebanyak 4,42 juta ton mencapai Rp11,97 triliun dan subsidi PSO Rp2,96 triliun.

Kemudian ada pula pemberian subsidi untuk kembang program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp23,6 triliun. Bunga KUR diberikan kepada 3,32 juta debitur.

Tak ketinggalan, pemerintah juga memberikan subsidi pajak mencapai Rp5,59 triliun dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) perumahan bagi 106,97 unit rumah bersubsidi.

Jika ditotal, pemberian bansos dan subsidi sejatinya sudah menyentuh ratusan juta masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kalangan menengah.

"Jumlah peserta JKN juga meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi 273 juta di tahun 2024, di mana separuh dari jumlah tersebut adalah Penerima Bantuan Iuran dari pemerintah," kata Jokowi.

Sementara jika ditotal dalam satu dasawarsa terakhir, pemberian bansos dari pemerintah telah meningkat dari segi jumlah anggaran maupun jumlah penerima. Pada PKH misalnya, mulanya support diberikan kepada 2,8 juta KPM dengan realisasi anggaran mencapai Rp3,87 triliun pada 2014.

Perlahan, jumlah penerimanya meningkat menjadi 3,5 juta KPM dengan anggaran Rp6,32 triliun pada 2015. Kemudian naik lagi menjadi 5,98 juta KPM dengan anggaran Rp8,54 triliun pada 2016 sampai akhirnya menyentuh nomor 9,99 juta KPM dengan anggaran Rp28,01 triliun pada 2023.

Begitu pula dengan program Kartu Sembako nan semula tidak diberikan pada 2014. Program bansos ini baru diberikan mulai 2015 kepada 15,5 juta KPM dengan anggaran mencapai Rp21,84 triliun.

Jumlah penerima dan anggarannya pun perlahan naik dari tahun ke tahun hingga akhirnya support ini dapat dirasakan oleh 18,7 juta KPM dengan anggaran mencapai Rp44,15 triliun pada 2023.

Kikis Kemiskinan

Sejalan dengan derasnya anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat dengan bujet mencapai ratusan triliun per tahun, tingkat kemiskinan di Indonesia pun menurun. Artinya, kebijakan ini dapat mengikis jumlah masyarakat miskin di Tanah Air.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah masyarakat miskin mencapai 28,28 juta orang pada Maret 2014. Jumlah ini setara 11,25 persen dari total populasi Indonesia.

Sementara selang sedekade kemudian, jumlah masyarakat miskin berkurang menjadi 25,22 juta orang pada Maret 2024. Jumlahnya setara 9,03 persen dari total masyarakat Indonesia.

Artinya, jumlah masyarakat miskin di Indonesia telah berkurang 3,06 juta orang dalam 10 tahun terakhir. Oleh karenanya, Jokowi mau program perlindungan sosial dalam corak bansos dan subsidi tetap diberikan kepada masyarakat miskin pada tahun depan, meski sudah tidak menjabat lagi.

Pemerintah pun tetap menganggarkan alokasi perlindungan sosial mencapai Rp504,7 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Selain itu, support bagi 'wong cilik' juga dipastikan kembali datang melalui anggaran kesehatan mencapai Rp197,8 triliun dan anggaran ketahanan pangan mencapai Rp124,4 triliun.

"Ini untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan nan dilakukan dengan tepat sasaran, efektif, dan efisien," ucap Kepala Negara.

Akses Internet ke Pelosok

Selain dalam corak bansos dan subsidi, pemerintah juga memastikan negara datang sampai ke pelosok negeri melalui akses internet. Hal ini direalisasikan dengan melakukan pembangunan prasarana digital selama satu dasawarsa terakhir.

Salah satunya dengan pembangunan proyek jaringan serat optik, Palapa Ring nan dimulai secara berjenjang pada 2016. Pembangunan dimulai dengan Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah hingga Palapa Ring Timur.

Secara total, pembangunan serat optik ini mencapai 36 ribu kilometer dan menjangkau 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Proyek ini pun akhirnya rampung secara menyeluruh pada 2019.

Hasilnya, masyarakat Indonesia di pusat ekonomi hingga nan berada di pelosok negeri dapat merasakan akses internet nan sama, sehingga berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Salah satunya adalah masyarakat di Desa Puncak Jeringo, Suwela, Lombok Timur, NTB nan lokasinya berada di bawah kaki Gunung Rinjani. Sebelumnya mereka sempat terisolasi lantaran kesulitan mendapat jaringan internet secara stabil.

Dampak dari kesulitan mendapat akses internet ini dirasakan oleh para pembimbing dan siswa SDN 01 Puncak Jeringo. Berbagai upaya demi mendapat jaringan internet nan stabil ini sudah dicoba, tapi sayangnya tidak efektif dan tidak memperkuat lama.

"Kami pernah mencoba beberapa, nan pertama seperti kita ketahui itu ada program pemerintah, support TIK berupa chromebook berbareng router. Nah kami bisa memanfaatkan router itu. Cuma dari segi pulsa sepertinya agak royal gitu," ujar Kepala Sekolah SDN 01 Puncak Jeringo Maturiadi Firmansyah kepada CNN Indonesia.

"Misalkan kami juga jika menggunakan itu dalam corak mid, gak bisa menjangkau ke semua kelas lantaran terlalu menyantap pulsa, itu router. Kemudian kami pernah mencoba jaringan wifi, lantaran dia modalnya nembak, rentan gangguan gitu. Artinya, jaringannya gak stabil," imbuhnya.

Meski sempat terkendala akses internet nan tidak stabil, sekarang Desa Puncak Jeringo telah mendapat support dari program BAKTI SINYAL Kominfo di bawah naungan Kementrian Komunikasi dan Informatika, dengan memasang perangkat pemancar sinyal dengan jaringan Telkomsel di sekolah tersebut pada September lalu.

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat akses internet nan meningkat turut meningkatkan jumlah pengguna internet di dalam negeri dari 71,19 juta orang pengguna pada 2013 menjadi 221,56 juta pengguna pada 2024. Kenaikannya mencapai lebih dari dua kali lipat.

Tak hanya dari jumlah pengguna, tingkat kecepatan internet di Tanah Air juga meningkat dari 1,7 Mbps pada 2013 menjadi 24,53 Mbps untuk download dan 13,2 Mbps untuk upload pada 2024.

Bahkan, kecepatan rata-rata internet di Indonesia bisa berada di ranking ke-104 dunia. Posisi ini menempatkan Indonesia di atas Vietnam, Filipina, dan India.

Dengan akses internet nan merata dan cepat, masyarakat bakal terbantu dalam beragam aktivitas seperti kerja, usaha, maupun sekolah. Hal ini juga berakibat pada tingkat pelayanan publik dan kesehatan bagi masyarakat nan sekarang berbasis digital.

(yli/vws)