Anggaran Kementerian Perhubungan 2025 Dipangkas, MTI Meragukan Pengembangan Transportasi di Daerah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyoroti anggaran Kementerian Perhubungan nan dipangkas pada RAPBN 2025.

Kemenhub, menurut dia, menjadi lembaga nan bertanggung jawab dengan urusan transportasi. “Adanya pemangkasan anggaran bakal menambah beban untuk melanjutkan sejumlah program transportasi nan kudu dilanjutkan,” kata Djoko dalam keteragan resmi, Jumat, 23 Agustus 2024.

Pada Juni lalu, Kementerian Perhubungan memaparkan pada 2025 memperoleh pagu sugestif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 24,7 triliun. Turun dari tahun ini nan ditetapkan Rp. 38,6 Triliun.  Itu artinya, pagu anggaran berkurang sekitar 36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pemangkasan anggaran nan cukup signifikan membikin Djoko pesimistis pada pembangunan transportasi ke depan. Kemenhub, menurut dia, mengalami degradasi lantaran semua pembangunan telanjur terpusat di Jawa. “Tidak ada transportasi umum (public transport) dan perhatian untuk daerah-daerah, misalnya wilayah transmigran dan area tambang. Mereka menghasilkan sesuatu, tetapi daerahnya begitu-begitu saja,” ujarnya.

Dalam sektor transportasi, banyak proyek nan bisa dikerjakan dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan upaya (KPBU). Dengan demikian, anggaran tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta nan dapat konsesi. Contohnya jalan tol, swasta bisa mendapat konsesi 40-50 tahun. Demikian juga dengan transportasi jalan rel nan bisa mendapat konsesi hingga di atas 50 tahun. Akan tetapi pemerintah tetap berkedudukan menyediakan lahannya.

Iklan

Namun menurut Djoko, KPBU hanya menarik untuk proyek-proyek di Jawa. Persoalan masyarakat nan tetap sedikit di luar Jawa kurang menarik bagi pengembang. Tingkat pengembalian modal ke badan upaya bakal lama, perihal ini nan tetap perlu support pemerintah.

Sejauh ini, dia menilai, arah kebijakan transportasi umum pemimpin selanjutnya belum jelas. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka belum pernah membicarakan isu-isu transportasi, walaupun sudah dijanjikan saat kampanye lalu.

“Belum terlihat pembangunan alias pembenahan transportasi umum. Jadi, mereka kudu punya menteri nan berkualitas, menteri nan betul-betul punya visi-misi untuk mengembangkan transportasi dengan target-target,” ujar Djoko.

Pilihan Editor: KAI Pasang Alat Deteksi Kepadatan Penumpang di LRT Jabodebek