Terpopuler Bisnis: Jokowi Sebut Keppres IKN Sepatutnya Diteken Prabowo, Kementerian ESDM Evaluasi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan upaya sepanjang Minggu, 6 Oktober 2024 dimulai dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan Keputusan Presiden (Keppres) soal pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Kemudian info mengenai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan tidak ada persoalan pembiayaan dalam membangun prasarana selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi.

Lalu buletin tentang Program JKN-KIS dapat diikuti oleh peserta dari kalangan pekerja penerima bayaran (PPU), pekerja bukan penerima bayaran (PBPU) alias mandiri, bukan pekerja (BP), dan penerima support iuran (PBI). 

Serta info Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memperbaiki tata kelola dan izin aktivitas upaya pertambangan. Terakhir, buletin mengenai Jokowi menyebut kedatangannya ke ibu kota baru untuk melakukan groundbreaking itu jika memang ada undangan dari Kepala Otorita IKN sebelumnya. Berikut adalah ringkasan dari kelima buletin tersebut:

1. Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Jokowi Sebut Sepatutnya Prabowo nan Menandatangani

Presiden Joko Widodo menyatakan Keputusan Presiden (Keppres) soal pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini bakal dilakukan saat segala perihal nan berasosiasi dengan kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

"Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani)," kata Presiden Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Ahad, 6 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan tidak bisa lagi memutuskan keputusan-keputusan strategis di penghujung masa kedudukan nan tersisa beberapa pekan mendatang. Meski begitu, ihwal Keppres pemindahan ibu kota berasosiasi erat dengan kesiapan segala sesuatu di ibu kota.

Baca buletin selengkapnya di sini.

2. Soal Pembiayaan Infrastruktur saat 10 Tahun Jokowi Memimpin, PUPR: Presiden nan Minta Uang Langsung ke Menkeu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan tidak ada persoalan pembiayaan dalam membangun prasarana selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab, pembangunan prasarana memang menjadi prioritas sejak Jokowi menjabat mulai 2014.

“Saya tidak pernah minta duit lantaran nan minta Presiden langsung kepada Menteri Keuangan,” kata Basuki ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024.

Ihwal pembangunan prasarana menjadi prioritas, Basuki menjelaskan, pemerintah mau mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Karena itu, pembangunan nan sudah ada pun, seperti pembangungan bendungan, tetap perlu terus dilakukan.

Baca buletin selengkapnya di sini.

3. Cara dan Syarat Pindah BPJS Kesehatan Mandiri ke PBI dengan Mudah

Iklan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan menjadi lembaga nan mengelola biaya program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (KIS). 

Program JKN-KIS dapat diikuti oleh peserta dari kalangan pekerja penerima bayaran (PPU), pekerja bukan penerima bayaran (PBPU) alias mandiri, bukan pekerja (BP), dan penerima support iuran (PBI). 

Sebagai informasi, pembayaran iuran bagi PPU ditanggung oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase tertentu, sedangkan PBPU bayar iuran sendiri setiap bulan. Sementara iuran bulanan bagi PBI ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. 

Baca buletin selengkapnya di sini.

4. Kementerian ESDM Evaluasi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan: Bisa Diberikan, Bisa Tidak

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memperbaiki tata kelola dan izin aktivitas upaya pertambangan. Salah satu aspek nan dievaluasi kementerian ini ialah soal perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Hal ini disampaikan Koordinator Pelayanan Usaha Mineral Ditjen Minerba, Satya Hadi Pamungkas dalam Sosialisasi Perpanjangan IUP sebagai Implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan itu menyoal Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Adapun soalisasi digelar di Denpasar, Kamis, 3 Oktober 2024.

Baca buletin selengkapnya di sini.

5. Ditanya Soal Groundbreaking di IKN sebelum Lengser, Jokowi: Kalau Memang Ada, Ya Saya Datang Lagi

Presiden Jokowi angkat bicara soal rencana melakukan groundbreaking alias peletakan batu pertama kembali di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum dirinya lengser. Ia menyebut kedatangannya ke ibu kota baru untuk melakukan groundbreaking itu jika memang ada undangan dari Kepala Otorita IKN sebelumnya.

"Ya terserah Kepala OIKN, jika memang ada, ya saya datang lagi," ujar Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Ahad, 6 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Kepala Negara pun meminta wartawan agar menanyakan soal kemungkinan ada tidaknya groundbreaking itu, termasuk siapa saja investornya kepada Kepala OIKN. "Iya tanya kepala OIKN."

Baca buletin selengkapnya di sini.

Pilihan Editor: Presiden Jokowi Angkat Bicara Soal Deflasi 5 Bulan Beruntun: Harus Dikendalikan