TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan pihaknya tengah menyiapkan program cetak sawah menjelang transisi pemerintahan dari era Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. “Program cetak sawah kami siapkan untuk pemerintahan periode selanjutnya,” kata Sudaryono di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024, seperti dikutip dari Antara.
Lantas, Apa itu Program Cetak Sawah?
Sudaryono menjelaskan program cetak sawah adalah program pengolahan tanah alias lahan nan tidak produktif dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lampau dilanjutkan sesuai dengan ketentuan calon petani dan calon letak (CPCL).
Menurut dia, program tersebut bakal mulai diterapkan pada 2024 dengan sasaran 150 ribu hektare sawah baru, sesuai dengan kesepakatan dalam rapat berbareng DPR RI. “Cetak sawah baru itu bukan satu lahan seluas 150 ribu hektare, tetapi total sawah baru nan dicetak sebanyak 150 ribu hektare,” ucap Sudaryono.
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Nomor 48/KPTS/RC.210/B/12/2019 tentang Petunjuk Teknis Cetak Sawah Pola Swakelola Tahun Anggaran 2020, cetak sawah alias ekspansi sawah merupakan suatu upaya penambahan luas baku lahan sawah pada beragam tipologi lahan nan belum pernah diupayakan untuk pertanian dengan sistem sawah.
Adapun ruang lingkup penyelenggaraan aktivitas cetak sawah meliputi aspek persiapan dan perencanaan cetak sawah; bangunan oleh pelaksana; penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi) dari APBN melalui sistem support pemerintah (banpem) dan dapat juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun swadaya masyarakat; serta pemanfaatan sawah.
Ketentuan lahan nan digunakan dalam program cetak sawah meliputi status kepemilikan tanah jelas, pemisah pemilikan tanah jelas, letak tidak pernah dijadikan sawah sebelumnya, kemiringan lahan diutamakan lebih mini dari 8 persen, dan dalam satu hamparan minimal lebih besar sama dengan 5 hektare alias sesuai dengan skala ekonomi untuk pembukaan lahan baru.
Iklan
Kemudian, lahan untuk program cetak sawah baru juga kudu berupa tanah nan sesuai untuk padi sawah dan tidak diarahkan untuk sawah tadah hujan; mempunyai ketebalan gambut maksimal 1 meter dan kedalaman pirit minimal 60 cm jika berupa lahan gambut; serta calon letak masuk dalam area budi daya pertanian alias pengembangan budi daya pertanian.
Anggaran Program Cetak Sawah
Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 nan digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2024, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui anggaran untuk program cetak sawah baru pada 2025 sebesar Rp 15 triliun. Adapun program cetak sawah tersebut termasuk ke dalam salah satu quick win atau program unggulan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.
“Membangun lumbung pangan nasional di wilayah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80.000 hektare dan cetak sawah baru 150.000 hektare, serta support sarana prasarana pendukung dengan anggaran Rp 15 triliun,” ucap Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam paparannya.
Anggaran itu diketahui jauh lebih rendah dibandingkan angan Kementan. Mentan Andi Amran Sulaiman sebelumnya berambisi pemerintah memberikan anggaran sebesar Rp 25 triliun hingga Rp 30 triliun untuk penyelenggaraan program cetak sawah. “Pemerintah berkeinginan untuk cetak sawah satu juta hektare. Karena itu, kita berambisi ada tambahan (anggaran). Jadi, dari Rp 68 triliun itu, paling kita gunakan Rp 25 triliun sampai Rp 30 triliun untuk cetak sawah,” ujar Andi usai menghadiri Rapat Kerja berbareng Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.
Pilihan Editor Jokowi Groundbreaking Proyek IKN dari Resor Rp300 M sampai Sekolah Internasional Australia