Badan Supervisi LPS akan Berfokus Awasi Tiga Hal Ini

Sedang Trending 3 minggu yang lalu
ARTICLE AD BOX
Ilustrasi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). ANTARA
Ilustrasi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). ANTARA

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) mengatakan ada tiga konteks nan menjadi dasar bagi mereka dalam melakukan supervisi terhadap keahlian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketiganya adalah resolusi, asuransi, dan operasional.

“Kami bagi tiga (penilaian), ada konteks resolusi, konteks asuransi, dan konteks operasional,” ujar personil BS LPS, Farid Azhar Nasution dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu, 11 September 2024.

Untuk konteks resolusi, BS LPS menilai keahlian LPS sudah cukup baik. Salah satu contohnya adalah penyehatan nan dilakukan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indramayu lewat skema investasi dari Bank BJB nan kemudian dikonversi menjadi modal inti.

Kemudian dalam konteks asuransi, BS LPS mengaku tetap terus mendorong LPS untuk dapat membikin izin nan sesuai. Hal ini menyangkut Peraturan OJK nan menyangkut ketentuan penambahan modal.

“Kami memandang disini LPS belum cukup siap sepertinya,” ucap Farid melanjutkan.

Iklan

Konteks mengenai asuransi ini sendiri merupakan tugas baru bagi LPS. Oleh karenanya BS LPS mengatakan bakal ikut membantu dan mendampingi LPS dalam melakukan perumusan kebijakan mengenai perihal ini.

“Tantangan ke depan kita adalah lantaran LPS punya tugas baru tadi di asuransi,” ujarnya.

Tugas BS LPS dalam melakukan pengawasan terhadap LPS sendiri diamanatkan lewat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). BS LPS menjadi lembaga think tank DPR dalam melakukan supervisi terhadap LPS.

Pilihan Editor: Budi Arie soal Jet Pribadi nan Digunakan Kaesang: Erina Lagi Hamil, Gak Boleh Naik Angkutan Umum




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


Jokowi Lantik Aida Suwandi sebagai Komisioner LPS

20 jam lalu

Aida Suwandi Budiman sebelum mengucap sumpah kedudukan sebagai personil Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di hadapan Presiden Joko Widodo, Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Lantik Aida Suwandi sebagai Komisioner LPS

Presiden Jokowi melantik Aida Suwandi sebagai sebagai personil Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).


BPS Sebut Deflasi 4 Bulan Berturut-turut Pernah Terjadi Saat Krisis Moneter 1998 dan Krisis Ekonomi 2008

6 hari lalu

Karyawan tengah menghitung duit pecahan 100 ribu rupiah di penukaran kurs asing di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Rupiah ditutup melemah mendekati level Rp16.000 hari ini. TEMPO/Tony Hartawan
BPS Sebut Deflasi 4 Bulan Berturut-turut Pernah Terjadi Saat Krisis Moneter 1998 dan Krisis Ekonomi 2008

Fenomena deflasi selama empat bulan berturut-turut tahun ini bukanlah perihal nan baru, pernah terjadi pada krisis moneter 1998 dan krisis ekonomi 2008.


Menang Gugatan di Supreme Court of Mauritius, LPS Berharap Penyitaan dan Pengembalian Aset Bank Century Terus Dikejar

41 hari lalu

Ilustrasi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). ANTARA
Menang Gugatan di Supreme Court of Mauritius, LPS Berharap Penyitaan dan Pengembalian Aset Bank Century Terus Dikejar

Ary Zulfikar mengatakan dalam penanganan perkara ini LPS juga didukung penuh oleh pihak pemerintah.


OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung

48 hari lalu

Logo OJK. wikipedia.org
OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kewenangan dan tanggungjawab PT Sumber Artha Waru Agung bakal dilakukan oleh tim likuidasi.


Politikus Demokrat Timo Pangerang Diduga Rangkap Jabatan, Ada Indikasi Benturan Kepentingan di LPS

56 hari lalu

 Facebook
Politikus Demokrat Timo Pangerang Diduga Rangkap Jabatan, Ada Indikasi Benturan Kepentingan di LPS

Politikus Partai Demokrat A.P.A Timo Pangerang diduga rangkap kedudukan sebagai kader partai dan personil Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)


Profil Dewan Syariah Nasional MUI nan Mengharamkan Short Selling dalam Bursa Efek Indonesia

24 Juni 2024

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia  Foto MUI
Profil Dewan Syariah Nasional MUI nan Mengharamkan Short Selling dalam Bursa Efek Indonesia

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengharamkan short selling dalam perdagangan saham. Ini beberapa kewenangan lainnya.


Destry Damayanti Terpilih Kembali jadi Deputi Gubernur Senior BI, Ini Rekam Jejaknya

3 Juni 2024

Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti saat mengikuti uji kepantasan dan kepatutan dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Destry Damayanti nan tetap menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) nan masa jabatannya bakal berhujung pada 7 Agustus 2024 mendatang tersebut merupakan calon tunggal Deputi Gubernur Senior BI nan kembali diusulkan oleh Presiden Joko Widodo untuk masa kedudukan 5 tahun kedepan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Destry Damayanti Terpilih Kembali jadi Deputi Gubernur Senior BI, Ini Rekam Jejaknya

Destry Damayanti telah terpilih kembali sebagai Deputi Gubernur Senior BI periode 2024-2029 setelah mengikuti tahap fit and test di Komisi XI DPR RI.


LPS Bayar Klaim Simpanan Nasabah BPR Jepara Artha Tahap I Senilai Rp 61,5 M

31 Mei 2024

 BPR
LPS Bayar Klaim Simpanan Nasabah BPR Jepara Artha Tahap I Senilai Rp 61,5 M

LPS telah bayar klaim simpanan pengguna BPR Jepara Artha untuk tahap I milik 29.642 nasabah, senilai Rp 61,5 miliar.


Bersiap Pindah ke IKN, LPS Anggarkan Hampir Rp 1 Triliun untuk Bangun Kantor

28 Mei 2024

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Bersiap Pindah ke IKN, LPS Anggarkan Hampir Rp 1 Triliun untuk Bangun Kantor

LPS telah mengucurkan biaya Rp 1 triliun untuk beranjak instansi di IKN. LPS juga menyiapkan sejumlah nama pegawai nan bakal pindah pada tahap pertama.


Bos LPS soal Potongan Gaji untuk Tapera: Akan Gerus Daya Beli Masyarakat

28 Mei 2024

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui usai aktivitas Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia pada Jumat, 15 Desember 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Bos LPS soal Potongan Gaji untuk Tapera: Akan Gerus Daya Beli Masyarakat

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai iuran untuk Tapera bakal berkapak pada daya beli masyarakat.


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis