Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut pihaknya enggan berandai-andai soal dilibatkan dalam rencana pembagian izin upaya pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat alias Ormas berbasis keagamaan oleh Menteri Investasi dan Kepala Badan  Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

"Selama ini tidak ada info dan pembicaraan soal tambang. Muhammadiyah tidak bakal berandai-andai," kata Abdul Mu'ti dihubungi Tempo melalui pesan singkat pada Kamis, 16 Mei 2024.

Dia menyebut jika memang ada pembagian soal izin tambang dan Muhammadiyah diberikan, pihaknya tidak bisa memutuskan menerima alias tidak.

"Harus dibahas dulu di level ketua semua keputusan," ujarnya.

Rencana pembagian IUP untuk ormas keagamaan hingga sekarang tetap digodok pemerintah. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian IUP untuk ormas keagamaan tidak bakal menjadi masalah selama dilakukan dengan baik. Terlebih, kata dia, ormas keagamaan juga berkedudukan dalam mengelola umat.

"Tidak boleh ada conflict of interest, itu benar. Dikelola professional, dicarikan mitra nan baik," kata Bahlil di Kementerian Investasi, Senin, 29 April 2024.

Iklan

Menurut Bahlil tidak ada spesialisasi ormas dalam bagian pertambangan. Hal itu juga terjadi pada perusahaan pertambangan nan selama ini mengelola IUP, perusahaan pemegang biasanya menggandeng kontraktor.

"Jadi, ya, mbok kita bijaksana. Kalau bukan kita nan memperhatikan organisasi gereja, Muhammadiyah, NU, terus siapa?" kata Bahlil.

DESTY LUTHFIANI | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah nan Disorot Masyarakat