Bahlil Pangkas Perizinan Eksplorasi Migas untuk Menarik Investor

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan telah memangkas 140 dari total 320 proses perizinan eksplorasi minyak dan gas bagi investor. Ia menyebut pemangkasan izin ini dikarenakan banyaknya sumur minyak dan gas Indonesia nan tidak beroperasi.

“Kalau tidak ada tawaran nan lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain, gimana penanammodal bisa masuk? Jadi cara-cara lama ini kudu kita lupakan,” ujarnya dalam aktivitas National Conference and Awarding Night Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) 2024 di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.

Ia memaparkan, dari 44.900 sumur migas nan ada di Indonesia, hanya 16.600 sumur nan aktif. “Setelah kami breakdown lagi, ada kurang lebih 500.000 sumur nan bisa kita optimalkan. Nah ini kita kejar,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi partai beringin itu mengatakan telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK III) agar sumur-sumur nan tidak lagi beraksi untuk diserahkan kepada negara untuk kemudian dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pertamina Persero.

“Kalau tetap tidak jalan, kita minta segera dikerjasamakan dengan pengusaha swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.

Menurut dia, memang krusial untuk memprioritaskan BUMN mengeksplorasi migas dalam negeri. Namun, jika negara terus menggantungkan eksplorasi migas kepada BUMN ketika lifting-nya turun bakal menghabiskan devisa negara. “Nanti kita tekor terus,” ujarnya.

Bahlil menyebut aktivitas eksplorasi kudu dilakukan secara lebih masif, terutama di area Indonesia Timur. Kegiatan ini, kata dia, tentu bakal memerlukan biaya nan cukup besar dan memerlukan waktu nan cepat.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan untuk menarik investasi khususnya di sektor daya dan sumber daya mineral (ESDM), pemerintah perlu membikin izin nan sederhana. Sebab, patokan saat ini sering kali menyantap waktu lama dalam proses perizinan dan menghalang investasi.

Iklan

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menyederhanakan sistem perizinan. 

"Semua nan berangkaian nan menyantap waktu lama, berputar-putar dari meja satu ke meja dua ke meja tiga ke meja empat ke meja 5, kudu mulai disederhanakan," kata Jokowi saat pidato dalam aktivitas Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto, Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Tanpa penyederhanaan izin dan perbaikan izin nan ada saat ini, menurut Jokowi, Indonesia bakal kesulitan bersaing dengan negara-negara lain. Menurutnya, negara nan sigap bakal mengalahkan negara nan lambat, termasuk dalam sektor minyak.

"Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan negara kaya mengalahkan negara berkembang, tapi negara nan sigap bakal mengalahkan negara nan lambat," ucapnya.

M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam tulisan ini.

Pilihan Editor: Bahlil Sebut Golkar Incar Kursi Pimpinan Komisi Energi DPR RI