Baleg Sepakat RUU Kementerian Negara Dibahas sebagai Usul DPR

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disahkan dalam rapat paripurna sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Hal itu ditetapkan dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU Nomor 39/2008 pada Kamis (16/5).

"Dapat kita setujui?" tanya Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi namalain Awiek selaku ketua rapat.

"Setuju," jawab personil rapat.

PKS jadi satu-satunya fraksi nan menerima RUU tersebut dengan catatan. Sementara delapan fraksi partai lainnya setuju agar RUU Kementerian Negara segera dibahas di tahap selanjutnya.

Fraksi PDIP misalnya, beranggapan jumlah kementerian negara kudu memperhatikan efektivitas dan efisiensi serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan baik.

"Fraksi PDIP memandang dalam penyelenggaraan pemerintahan jumlah kementerian negara kudu memperhatikan efektivitas dan efisiensi serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan good governance dan good government," ujar Putra Nababan mewakili Fraksi PDIP.

Fraksi PDIP pun memandang perlu pengaturan soal pemantauan oleh DPR atas penyelenggaraan UU Kementerian Negara sebagai corak check and balances legislatif dan eksekutif.

Kemudian, Fraksi PPP menilai revisi itu bisa menjadi kesempatan penataan kementerian negara nan lebih baik, demokratis, dan efektif dalam melayani masyarakat.

"Perubahan dimaksud sepanjang pasal 15, sehingga bersuara jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, 13, 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," kata Illiza Sa'adudin Djamal selaku perwakilan PPP.

(mnf/tsa)

[Gambas:Video CNN]