Banggar DPR dan Pemerintah Revisi Defisit Anggaran Prabowo-Gibran Jadi 2,29-2,82 Persen PDB

Sedang Trending 4 bulan yang lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menerima laporan hasil pembahasan RAPBN 2019 dari Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid saat rapat paripurna ke-30 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan RAPBN 2019 dan RKP 2019 oleh Banggar DPR. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menerima laporan hasil pembahasan RAPBN 2019 dari Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid saat rapat paripurna ke-30 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan RAPBN 2019 dan RKP 2019 oleh Banggar DPR. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia alias Banggar DPR RI dan pemerintah merevisi defisit anggaran 2025 menjadi 2,29 sampai 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sebelumnya di dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), defisit anggaran ditetapkan pada rentang 2,45 sampai 2,82 persen. Keputusan ini telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-20 di Senayan pada Kamis, 4 Juli 2024.

Anggota Banggar DPR RI fraksi Partai Gerindra, Sri Meliyana, mengatakan kebijakan fiskal tahun 2025 ditempuh tetap ekspansif, terarah, dan terukur. Hal ini untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi nan inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang.

"Untuk itu, defisit tahun 2025 dikendalikan di kisaran 2,82 hingga 2,29 persen PDB nan diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi nan inklusif dan berkelanjutan," katanya dalam rapat. 

Sri menambahkan kebijakan penetapan defisit anggaran tahun 2025 perlu memperhatikan perubahan pendapatan negara nilai dan lifting minyak bumi. "Potensi utang nan jatuh tempo pada 2025 bakal memberikan akibat terhadap defisit APBN 2025," kata dia.

Selanjutnya baca: Postur makro fiskal
  • 1
  • 2
  • Selanjutnya




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


Mundurnya Dirjen Aptika Kominfo Usai PDNS Diretas Menuai Beragam Respons

4 jam lalu

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, usai konvensi pers mengenai serangan siber nan menyasar Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Mundurnya Dirjen Aptika Kominfo Usai PDNS Diretas Menuai Beragam Respons

Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani mengundurkan diri buntut peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).


DPR Minta Tambahan Anggaran Rp 589,9 Triliun, Sri Mulyani: Akan Kami Kaji

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Daniel A. Fajri
DPR Minta Tambahan Anggaran Rp 589,9 Triliun, Sri Mulyani: Akan Kami Kaji

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta tambahan anggaran Rp 589,9 triliun. Ini tanggapan Sri Mulyani.


Ketum Projo Budi Arie Dukung Eks Panglima GAM Muzakir Manaf di Pilkada Aceh, Ini Alasannya

16 jam lalu

Muzakir Manaf namalain Mualem saat berpotret berbareng Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. ANTARA/HO/Partai Aceh
Ketum Projo Budi Arie Dukung Eks Panglima GAM Muzakir Manaf di Pilkada Aceh, Ini Alasannya

Budi Arie berpesan kepada Mualem untuk melinierkan visi dan misinya dengan Prabowo-Gibran.


Target Pertumbuhan Ekonomi di Asumsi Dasar RAPBN-RKP 2025 Beda, Ini Penjelasan Sri Mulyani

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Target Pertumbuhan Ekonomi di Asumsi Dasar RAPBN-RKP 2025 Beda, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan perihal perbedaan persentase sasaran pertumbuhan ekonomi dalam arsip dugaan dasar ekonomi makro 2025 dengan RKP 2025.


Guspardi Gaus: Pemberhentian Ketua KPU Tak Ganggu Pilkada

18 jam lalu

 Kresno/vel
Guspardi Gaus: Pemberhentian Ketua KPU Tak Ganggu Pilkada

Guspardi Gaus, menilai pemberhentian Ketua KPU tidak bakal mengganggu jalannya pemilihan kepala wilayah (Pilkada) serentak nan dijadwalkan pada 27 November 2024.


Pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership Digelar di Jakarta

18 jam lalu

 Arief/vel
Pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership Digelar di Jakarta

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bakal mengadakan pertemuan dengan parlemen-parlemen negara area Pasifik dalam forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) nan kedua.


Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

19 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

Banggar DPR menyetujui dugaan dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias RAPBN 2025.


Badan Anggaran DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi 5,1-5,5 Persen

20 jam lalu

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah saat memimpin rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menko Perekonomian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Badan Anggaran DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi 5,1-5,5 Persen

Badan Anggaran DPR menyetujui dugaan dasar ekonomi makro RAPBN 2025, setelah rapat berbareng Menkeu, Kepala Bappenas, dan Gubernur BI.


Hasyim Asy'ari Dipecat lantaran Kasus Asusila, Puan Sebut DPR bakal Evaluasi Proses Seleksi KPU

23 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani, mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia, Senin 17 Juni 2024.
Hasyim Asy'ari Dipecat lantaran Kasus Asusila, Puan Sebut DPR bakal Evaluasi Proses Seleksi KPU

Menurut Puan, DPR kudu melakukan pertimbangan terhadap proses seleksi KPU usai kasus nan menjerat Hasyim Asy'ari


Siapa Calon Pengganti Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU nan Baru?

1 hari lalu

Ketua Komisioner Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari berbareng personil komisioner KPU lainnya dalam konvensi pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, 18 Maret 2024. TEMPO/Defara
Siapa Calon Pengganti Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU nan Baru?

DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terbukti melakukan tindakan cabul terhadap pengadu berinisial CAT. Lantas, siapa calon penggantinya?


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis