2 jam yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang merumuskan skema baru penyaluran subsidi daya termasuk bahan bakar minyak (BBM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan ojek online (ojol) tak menjadi sasaran subsidi BBM tepat sasaran.
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan penghapusan subsidi BBM untuk ojol berpotensi menciptakan pengaruh domino nan merugikan perekonomian. “Selain meningkatkan biaya transportasi, kenaikan nilai jasa ojol dapat berakibat pada nilai peralatan dan jasa lainnya,” kata dia lewat pernyataan tertulisnya, dikutip Jumat, 29 November 2024.
Achmad mencontohkan biaya logistik dari ojol nan mengantarkan peralatan alias makanan. Jika tidak lagi disubsidi, biaya bahan bakar nan dikeluarkan bakal lebih mahal. Hal ini bakal berakibat pada kenaikan nilai di tingkat konsumen. Pada akhirnya dapat menciptakan tekanan inflasi tambahan.
Kebijakan ini, kata Ahmad, berisiko mendorong pengemudi ojol keluar dari pasar, lantaran tidak bisa menanggung beban biaya operasional nan tinggi. “Ini dapat memicu peningkatan pengangguran sektor informal nan selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di perkotaan,” ujarnya.
Achmad menambahkan, subsidi BBM bagi ojol bukan hanya untuk pengemudi, tapi juga untuk masyarakat luas nan menggunakan jasa ini. Tanpa subsidi, biaya operasional pengemudi ojol bakal meningkat drastis nan bakal diteruskan ke konsumen dalam corak kenaikan tarif.
Dampak lainnya, kata Achmad, ini bisa mengurangi aksesibilitas transportasi murah bagi kelas menengah dan bawah. Pada akhirnya kebijakan tersebut bakal menekan daya beli masyarakat nan sudah terhimpit oleh inflasi.
Penghapusan subsidi BBM bagi ojol ini sebelumnya diungkap Bahlil kepada media seusai melakukan pencoblosan Pilkada, 27 November lalu. “Ojek (online) kan dia pakai untuk usaha, masa upaya disubsidi?" ujarnya soal rencana kebijakan baru subsidi BBM tersebut.
Politikus Partai Golkar itu juga membocorkan skema baru subsidi BBM nan bakal diberlakukan. Pemerintah bakal menerapkan sistem kombinasi, antara subsidi nilai dan subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Selama ini pemerintah menerapkan subsidi BBM berbasis harga. Bahan bakar sepeti pertalite beredar dengan nilai nan disubsidi dan bisa diakses lebih murah. Namun persoalan terbesar adalah banyak masyarakat kelas atas nan ikut menikmati sehingga jadi beban anggaran. Dengan skema baru berupa pembatasan, pemerintah berambisi subsidi BBM lebih tepat sasaran.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·