TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan alokasi anggaran untuk kesejahteraan pembimbing ASN dan non-ASN pada tahun 2025 menjadi Rp 81,6 triliun. Angka tersebut naik Rp 16,7 triliun daripada tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Kepala Negara saat berpidato dalam agenda puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis, 28 November 2024.
"Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru, lantaran saya bisa menyampaikan bahwa kami meski baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa umumkan bahwa kesejahteraan pembimbing bisa kami tingkatkan," ujar Prabowo, dikutip dari Antara.
Saat itu, Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya peran pembimbing dalam pembangunan bangsa. Ia pun mengumumkan beragam kebijakan baru nan bermaksud meningkatkan kesejahteraan para pendidik.
Adapun kenaikan anggaran nan disampaikan Prabowo ditujukan untuk kesejahteraan pembimbing Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pembimbing non-ASN. Lalu berapakah kenaikan gaji guru nan dijanjikan Prabowo tersebut?
Kenaikan Gaji Guru
Adapun pembimbing ASN bakal menerima tambahan kesejahteraan sebesar satu kali penghasilan pokok, sementara tunjangan pekerjaan bagi pembimbing non-ASN dinaikkan menjadi Rp 2 juta per bulan.
Tak hanya itu, Presiden mengatakan anggaran untuk kesejahteraan pembimbing ASN dan non-ASN juga dialokasikan untuk aktivitas sertifikasi bagi para pembimbing di seluruh daerah.
"Tahun 2025, terdapat 1.932.666 pembimbing nan berserfitikat pendidik, ialah 64,4 persen, terdapat peningkatan sebanyak 650 pembimbing bersertifikat dibanding tahun 2024," ucap Prabowo.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, kata Prabowo, sebanyak 806.486 pembimbing ASN dan non-ASN nan telah memenuhi kualifikasi pendidikan Diploma IV (D4) alias Sarjana (S1) bakal mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2025.
Berikutnya, pemerintah bakal memberikan support pendidikan bagi 249.623 pembimbing nan saat ini belum mempunyai gelar D4 alias S1 untuk melanjutkan studi mereka.
Prabowo menjelaskan, corak support untuk pembimbing non-ASN nan belum bersertifikasi adalah dengan pemberian support biaya tunai melalui transfer perbankan nan sedang dirancang berbareng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu golongan ini.
“Jumlah penerimanya bakal disampaikan pada tahun 2025. Sekarang oleh BPS sedang dihitung dan dicari, baik nama dan alamat persis, siapa nan berkuasa menerima faedah tersebut," katanya.
Lebih jauh, Prabowo memastikan kebijakan tersebut adalah bagian dari langkah konkret pemerintah untuk memastikan pembimbing mendapatkan penghargaan nan layak atas kontribusi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.