1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi aset mata uang digital periode Januari-Juli 2024 mencapai Rp 344,09 triliun. Angka ini naik 353,94 persen dari periode nan sama pada tahun sebelumnya (yoy).
Selain itu, jumlah pengguna aset mata uang digital juga terus meningkat. Hingga Juli 2024, jumlahnya mencapai 20,59 juta pelanggan. Sedangkan nilai pajak aset mata uang digital pada Januari-Juni 2024 tercatat mencapai Rp 331,56 miliar. Dengan begitu, total pajak pada Januari 2022-Juni 2024 tercatat Rp 798,84 miliar.
Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menjelaskan, pengembangan aset mata uang digital di Indonesia diarahkan pada adanya kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi blockchain, termasuk Web3, dan kebutuhan pasar nan selaras dengan perlindungan masyarakat.
Olvy mengatakan, pemerintah memandang aset kripto sebagai komoditas sehingga pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. “Bappebti datang sebagai regulator nan mengatur tata kelola perdagangan aset kripto,” kata Olvy dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 Agustus 2024.
Iklan
Salah satu langkah Bappebti, Olvi mencontohkan, pembentukan ekosistem nan terdiri dari bursa, lembaga kliring, dan depository. Hadirnya bursa kripto, kata dia, adalah langkah pemerintah untuk mengatur perdagangan aset mata uang digital Indonesia menjadi lebih baik.
Menurut Olvy, ada tiga sasaran utama pengaturan aset mata uang digital nan dilakukan pemerintah, ialah mendorong industri aset mata uang digital untuk berkontribusi maksimal bagi perekonomian Indonesia, menjadikan tata kelola perdagangan aset mata uang digital menjadi lebih tertib dan dipercaya oleh masyarakat melalui optimasi aset kripto, serta mengatur produk nan diperdagangkan di pasar aset kripto.
Pilihan Editor: Celios Sebut Pemangkasan Suku Bunga Acuan The Fed Pertanda Kurang Baik, Ada Ancaman Resesi
English (US) · 
Indonesian (ID) ·