Bareskrim Awasi Importasi Gula PTPN di Pelabuhan Tanjung Priok

Jakarta, CNN Indonesia --

Bareskrim Polri melakukan pengawasan proses importasi alias kehadiran Gula Kristal Putih (GKP) oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III di Pelabuhan Tanjung Priok, menjelang Hari Raya Idul Adha 2024.

Tim Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Dover Christian mengatakan inspeksi dilakukan sesuai hasil rapat koordinasi nan dilakukan berbareng Kemendag dan Kemenko Perekonomian pada pekan lalu.

"Disepakati bahwa Kemendag bakal mengkoordinasikan monitoring terhadap GKP nan berada di Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan, nan importasinya dilakukan oleh PTPN III," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/6).

Dover menjelaskan pengawasan pertama kali dilakukan terhadap total 740 kontainer nan memuat importasi GKP nan tersebar pada enam letak penimbunan berbeda, pada Rabu (12/6).

Rinciannya Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Pesaka Loka, TPS CBC Banda, TPS PT Airin, Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Transcon Cilincing, TPP Tripandu Pelita, dan TPP Multi Sejahtera Abadi.

Dover mengatakan pengawasan kembali dilakukan pada Kamis (13/6) keesokan harinya, terhadap 24 kontainer nan baru saja tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Dari hasil pengecekan, dia menyebut tetap tersisa satu kontainer nan belum tiba sesuai agenda semestinya.

"Dari hasil konfirmasi importir PTPN III, satu kontainer itu tetap transit di Malaysia dan bakal segera dikapalkan menuju Pelabuhan Tanjung Priok," jelasnya.

Dalam pengawasan itu, Dover menjelaskan interogator juga turut membuka satu kontainer secara random pada masing-masing tempat penimbunan untuk dilakukan sampling. Ia mengatakan perihal itu dilakukan untuk memastikan kesesuaian peralatan dan negara asal impor.

"Pembukaan sampling kontainer disaksikan oleh petugas Bea dan Cukai nan berkuasa di masing-masing TPS dan TPP dan turut didokumentasikan," tuturnya.

Dover menyebut pihaknya tidak mengecek alias membuka kontainer nan berada di TPP Transcon Indonesia dan TPP Tripandu lantaran belum menyelesaikan tanggungjawab pabeannya (penyampaian/submit arsip PIB).

"Telah ditetapkan dalam status peralatan tidak dikuasai merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178 Tahun 2019 tentang penyelesaian terhadap peralatan nan dinyatakan tidak dikuasai, peralatan nan dikuasai negara, dan peralatan nan menjadi milik negara," katanya.

(tfq/fra)

[Gambas:Video CNN]