Bawaslu Harap Tak Ada Lagi Kegaduhan Sirekap di Pilkada 2024

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Herwyn J.H. Malonda berambisi tidak ada lagi kegaduhan nan ditimbulkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada Serentak 2024.

Ia pun mengingatkan KPU agar memberikan info nan jelas kepada masyarakat.

"Harus dibuat sebaik mungkin agar kelak info ini tidak menjadi disinformasi alias membikin kegaduhan," kata Herwyn di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu, dikutip dari Antara.

Herwyn menuturkan KPU perlu membenahi sistem pada aplikasi Sirekap sebelum digunakan kembali untuk Pilkada 2024. Ia percaya penggunaan Sirekap secara substansial bermaksud baik.

"Kami 'kan awalnya berpikir dan berambisi Sirekap itu sebenarnya membantu kita semua dalam sisi informasi, info mengenai dengan data. Akan tetapi, nan paling krusial juga sebenarnya dengan transparansi nan ada itu mencegah adanya kecurangan," tuturnya.

Ia Ingin Sirekap betul-betul jadi perangkat bantu, tak hanya bagi KPU dan publik, tapi juga untuk Bawaslu.

"Supaya sistem ini betul-betul bakal membantu kita semua, termasuk membantu tugas Bawaslu untuk memastikan, misalnya dalam hasil pemilihan apakah sudah sesuai dengan ketentuan, itu bisa menjadi info pembanding bagi kami," kata dia.

Pada Jumat (12/7), Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan penggunaan Sirekap pada Pilkada 2024.

"Insya Allah kami pakai dengan catatan pertimbangan nan sudah-sudah mana nan kudu diperbaiki dan seterusnya," ujarnya.

Afif mengemukakan KPU memperhatikan catatan tak bakal membikin kegaduhan di tengah masyarakat. Ia pun mengatakan bakal ada perbaikan sesuai kebutuhan.

"Semangat kami sebenarnya tetap menggunakan dengan beberapa perbaikan dan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Catatannya tidak mengganggu alias tidak membikin kebisingan di tengah masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan perbaikan Sirekap untuk digunakan pada pilkada sudah sesuai dengan hasil pertimbangan penggunaan pada Pemilu 2024. Perbaikan Sirekap bakal melalui sesi konsultasi dan pembahasan berbareng Komisi II DPR RI.

(tim/tsa)

[Gambas:Video CNN]