Bawaslu Terima Ratusan Aduan Dugaan Pencatutan NIK Dukungan Dharma-Kun

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta telah menerima ratusan kejuaraan dari masyarakat nan identitasnya dicatut sepihak untuk syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

"Bawaslu DKI Jakarta telah membuka posko pengaduan. Posko ini dibuka mulai level Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan. Data nan masuk sudah ada ratusan," kata Koordinator Divisi Penangganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo saat dihubungi, Sabtu (17/8).

Benny menjelaskan pihaknya juga membentuk tim unik untuk menelusuri persoalan dugaan pencatutan itu.

Ia mengatakan info nan masuk tengah diidentifikasi dan diinventarisasi.

"Jika ditemukan pelanggaran, kami pasti tindak tegas sesuai ketentuan perundang-undangan nan berlaku. Mari kita awasi berbareng proses penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta agar melangkah dengan damai, demokratis, jujur dan adil," katanya.

Ia menjelaskan dalam kasus ini, kategori pelanggaran nan dapat diidentifikasi antara lain tindak pidana pemilihan dan pelanggaran manajemen pemilihan.

"Serta pelanggaran peraturan norma lainnya, baik pidana umum maupun pidana khusus," katanya

Sejumlah penduduk DKI Jakarta juga sebelumnya mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat dukungan.

Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka protes lantaran tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala wilayah perseorangan.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan pihaknya menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta mengenai dengan ramai dugaan pencatutan sepihak identitas penduduk untuk dukung Dharma-Kun.

"Kami tentu menunggu rekomendasi dari Bawaslu seperti apa, kami bakal menimbang, memahami apa nan menjadi rekomendasi dari teman-teman Bawaslu, jika ada rekomendasi-rekomendasi nan perlu kami tindak lanjuti, apakah ada cukup banyak masyarakat nan memberikan laporan alias tanggapan masyarakat nan kudu kita tindak lanjuti," kata Dody di Kantor KPU DKI Jakarta, Sabtu.

Dugaan pencatutan NIK untuk support bapaslon independen itu pun sudah ada nan melaporannya ke polisi, dan Polda Metro Jaya mulai mendalaminya.

Sementara itu, sejauh ini dari pihak Dharma-Kun, maupun timnya belum memberikan pernyataan mengenai dugaan pencatutan NIK penduduk untuk syarat support tersebut.

(yoa/kid)

[Gambas:Video CNN]