BPKP Kirim 77 Auditor Awasi Akuntabilitas PON Aceh-Sumatera Utara

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengirim 77 auditor untuk mengawal akuntabilitas dan tata kelola Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh dan Sumatera Utara nan berjalan pada 9-20 September 2024. Fokus utama para auditor adalah memonitor game time sepanjang penyelenggaraan PON.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK), Iwan Taufiq, mengatakan, auditor dari BPKP Pusat berjumlah 14 orang. Sementara sisanya, berasal dari BPKP Aceh 41 orang dan Sumatera Utara 22 orang.

Iwan berambisi penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 dapat meraih empat sukses ialah sukses prestasi, penyelenggaraan, ekonomi, dan sukses administrasi.

“Satu lagi tambahan ialah sukses pemanfaatan aset pasca-PON," paparnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 10 September 2024.

Sebelumnya, pada seremonial pembukaan 9 September lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya PON sebagai arena untuk melahirkan lebih banyak atlet terbaik bangsa, pemecah rekor dunia, calon peraih lencana emas di Asian Games, Sea Games, apalagi Olimpiade. Ia membujuk semua peserta agar menjadikan PON tidak sekadar kompetisi, tapi juga arena mempererat tali persaudaraan.

Iklan

“Oleh karena itu saya titip betul pegang teguh sportivitas dan fair play. Mari kita semua merayakan pekan olahraga nasional ini dengan semangat kebersamaan, dengan semangat sportivitas dan kegembiraan untuk mengukir prestasi nan membanggakan negeri,” pesan Jokowi

Penyelenggaraan PON XXI, unik di Aceh saja, menelan biaya hingga Rp 811 miliar. Presiden Jokowi meresmikan 18 venue baru di Aceh nan dibangun unik untuk perhelatan olahraga nasional empat tahunan tersebut.

Sebagai informasi, penyelenggaraan PON XXI di Aceh 6.287 atlet dan 3.158 official. Sementara di Sumatera Utara diikuti 6.618 atlet dan 3.320 official.

Pilihan Editor: Budi Arie soal Jet Pribadi nan Digunakan Kaesang: Erina Lagi Hamil, Gak Boleh Naik Angkutan Umum