Budi Gunawan Klaim Makan Bergizi Gratis Bikin IQ Anak Naik 15 Poin

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyinggung sejumlah riset tentang faedah program makan bergizi gratis bagi anak-anak.

Budi menyinggung hasil riset nan dilakukan oleh James R Flynn di 72 negara selama periode 1948 hingga 2022. Ia mengatakan selama rentang itu Intelligence quotient (IQ) masyarakat dunia naik 2,2 poin imbas pemenuhan gizi nan membaik.

"Hal senada dalam majalah The Economist jenis Juli 2024, menunjukkan bahwa program makan bergizi cuma-cuma ini bisa meningkatkan IQ anak sebesar 15 poin," kata Budi dalam Rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan wilayah di Sentul International Convention Center (SICC) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Lantas untuk memenuhi pemberian makanan gizi cuma-cuma pada anak-anak Indonesia, maka Budi menekankan Indonesia perlu mencapai swasembada pangan energi.

Budi menyebut Indonesia perlu melatih kemandirian dan berkekuatan saing dengan negara-negara lain. Namun dia juga menekankan bahwa swasembada pangan kudu dilakukan secara merata.

"Jika swasembada ini tidak merata, maka pertumbuhan ekonomi kita bakal berkurang menjadi 1,8 persen," kata dia.

Lebih lanjut, mantan Kepala BIN itu pun menyebut ada beberapa aspek nan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ialah ketidakstabilan di bagian politik dan keamanan.

Oleh karena itu, Budi mewanti-wanti agar pemerintah dan abdi negara penegak norma konsentrasi pada aspek kepastian norma dalam menghadapi beberapa praktik kejahatn.

"Praktik korupitf, penyelundupan, maupun tindak pidana lainnya nan menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat, seperti kasus-kasus tindak pidana gambling online," jelasnya.

Budi pun berpesan kepada ratusan kepala wilayah nan datang agar mempedomani lima hal. Pertama, terus menjalin dan meningkatkan sinergi baik itu antara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di daerah.

Kedua, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar Forkopimda.

"Ketiga, berhati-hati dalam pembuatan Perda nan berpotensi menimbulkan gejolak. Contoh penentuan UMP, libatkan tripartit ialah pengusaha, buruh, dan pemerintah," jelasnya.

Keempat, menjamin penyediaan jasa publik nan setara merata dan tidak diskriminatif. Kelima, pelaporan info nan betul sehingga kebijakan nan diambil tepat sasaran, serta berakibat positif bagi bangsa dan negara.

(khr/DAL)

[Gambas:Video CNN]