Buruh dan Pengusaha Tekstil Bandung Desak Pemerintah Berantas Mafia Impor

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok pekerja nan tergabung dalam Aliansi Industri Kecil Menengah dan Masyarakat Tekstil Indonesia, mendesak pemerintah menghentikan impor produk tekstil. Dalam demonstrasi nan berjalan di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 6 Juli 2024, para pekerja menilai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Menteri Perdagangan kudu bertanggung jawab mengenai lesunya industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Pelaku industri tekstil juga mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani, nan tidak tegas membenahi bea masuk produk impor di Ditjen Bea Cukai. Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bekerya (IPKB) Nandi Herdiaman, menduga adanya pembiaran penyelundupan impor dengan modus borongan. Nandi menanti sikap tegas Sri Mulyani untuk segera membereskan persoalan bea masuk peralatan impor. "Kami juga meminta abdi negara segera menangkap pihak nan terlibat dalam persekongkolan impor, termasuk perusahaan logistik rekanan Bea Cukai nan barangnya selalu masuk jalur hijau," kata Nandi dalam keterangan tertulis, Sabtu 6 Juli 2024.

Aliansi pekerja dan pengusaha tekstil juga mendesak Menteri Perdagangan agar kembali memberlakukan Permendag Nomor 36 Tahun 2023. "Kami meminta Menteri Perdagangan untuk aktif dan tegas menertibkan dan menyita barang-barang impor terlarangan nan saat ini terlihat diperjualbelikan secara online maupun offline," kata Nandi.

Iklan

Salah seorang perwakilan pengunjuk rasa, Agus Riyanto, mengutarakan bahwa di Bandung terdapat praktik perdagangan tekstil ilegal. Menurut Agus, Pemerintah Jawa Barat punya kewenangan untuk menertibkan praktik terlarangan tersebut. "Di Cigondeweh banyak pedagang berpaspor Cina nan berdagang di ruko-ruko, apalagi telah merambah ke pasar Tegal Gubuk, tapi Pemda Jabar hanya tak bersuara saja," klaim Agus.

Pilihan editor: Ribuan Buruh Tekstil Kena PHK, Buruh: Menteri Perdagangan Harus Bijak