Buruh Demo Tolak Tapera ke Kemenkeu, Ini Deretan Tuntutannya

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah organisasi massa berunjuk rasa menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat alias Tapera di Kementerian Keuangan alias Kemenkeu, pada siang hari ini, Kamis, 27 Juni 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia alias FSP LEM SPSI, Muhamad Sidarta, mengatakan demonstrasi ini dilakukan di depan instansi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Karena Kemenkeu kan bendaharawan negara. Masak main minta (duit) rakyat. Masak enggak bisa ngatur tentang finansial negara?" kata Sidarta dalam sambungan telepon kepada Tempo, Kamis, 27 Juni 2024. 

Sidarta mengatakan, demonstrasi hari ini bermaksud meminta agar pemerintah mencabut Tapera. Dia mengatakan, adanya Tapera itu justru bakal semakin memberatkan nasib kaum buruh. "Buruh bakal tambah menderita. Karena ada beragam potongan (upah)," tutur Wakil Ketua Umum SPSI tersebut.

Menurut dia, kebijakan pemerintah soal Tapera tidak menguntungkan buruh. Bahkan, pekerja tak mungkin menikmati hasil dari tabungan perumahan rakyat tersebut. Dia juga menyentil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut dia, Menteri PUPR dan stafnya digaji tinggi. Namun saat membikin program perumahan, kementerian kudu meminta duit dari masyarakat. Sebab itu, dia mengatakan Tapera sangat memberatkan seluruh rakyat. "Adanya pemotongan 3 persen itu memberatkan pengusaha, buruh, dan juga rakyat," ujar dia.

Iklan

Dalam keterangan tertulis nan diterima Tempo, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan, bahwa Peraturan Pemerintah tentang Tapera menambah beban bagi pelaku upaya pada kisaran 18,24-19,74 persen. Sementara serikat pekerja menyatakan, kebijakan nan diatur dalam Tapera membebani pekerja pada kisaran 15,77 persen- 18,73 persen.

Adapun dalam kebijakan nan termuat dalam Tapera, ada potongan bayaran sebesar 3 persen nan terdiri dari 0,5 persen dibayar pemberi kerja dan 2,5 dibayar buruh. "Bukan hanya pelaku upaya dan pekerja nan konsen terhadap Tapera. Saat ini semua tertuju pada Tapera," ujar Sidarta.

Sidarta mengatakan, jumlah massa nan bakal melayangkan protes di instansi Kementerian Keuangan itu berjumlah lebih dari lima ribu orang. Pedemo ini berasal dari beragam daerah, seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dia sendiri berbareng golongan lain bertolak dari Karawang, Jawa Barat. "Saya lihat dari foto di Kemenkeu sudah penuh dengan polisi," tutur dia.

Dia mengatakan, dalam perjalanan menuju gedung perkantoran Sri Mulyani, pengunjuk rasa ini sempat dicegat personil kepolisian. Dia mengatakan, mobil komando sempat dilarang melintasi gerbang Tol Kerawang Timur. "Karena terjadi macet akhirnya negosiasi dan bisa masuk," ucap dia. Massa nan tergabung dari 40 organisasi pekerja itu berasosiasi dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh.

Pilihan Editor: UU Tapera Digugat ke MK, Begini Bunyi Pasal nan Dimasalahkan dan Detail Gugatannya