Cadangan Devisa per Akhir Juni Naik Menjadi US$ 140,2 Miliar
Jumat, 5 Juli 2024 14:04 WIB
Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, potensi inflasi nan melampaui perkiraan ini didorong oleh kenaikan harga-harga komoditas dunia nan kemudian mempengaruhi pergerakan nilai di dalam negeri. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia alias BI mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 senilai US$ 140,2 miliar. Posisi persediaan devisa ini meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2024 nan dilaporkan sebesar US$ 139 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebut faktor-faktor pendorong meningkatnya persediaan devisa akhir Juni. "Dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar finansial global," kata Erwin dalam keterangan resmi pada Jumat, 5 Juli 2024.
Posisi persediaan devisa pada akhir Juni 2024 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor alias 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kemudian, posisi persediaan devisa juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
BI menilai, persediaan devisa tersebut bisa mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Menurut BI, prospek ekspor diperkirakan tetap positif, neraca transaksi modal dan finansial juga diprediksi tetap mencatatkan surplus. "Sejalan dengan persepsi positif penanammodal terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi nan menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal."
Iklan
Erwin melanjutkan, BI juga bakal terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal. "Sehingga, dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nan berkelanjutan," kata dia.
Pilihan Editor: Satgas BLBI Serah Terima Penggunaan Aset Senilai Rp2,77 Triliun ke Kementerian dan Lembaga
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Saldo Anggaran Lebih Akhir 2023 Mencapai Rp 454,5 Triliun, Sri Mulyani: Bantalan Pengaman Perekonomian
6 jam lalu
Saldo Anggaran Lebih Akhir 2023 Mencapai Rp 454,5 Triliun, Sri Mulyani: Bantalan Pengaman Perekonomian
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, besaran Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir tahun 2023 mencapai Rp 454,5 triliun.
Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024
18 jam lalu
Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024
Banggar DPR menyetujui dugaan dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias RAPBN 2025.
Kementerian Perdagangan Tak Akan Cabut Permendag Kebijakan Impor Tuntutan Buruh
1 hari lalu
Kementerian Perdagangan Tak Akan Cabut Permendag Kebijakan Impor Tuntutan Buruh
Pelaksana harian Direktur Impor Kementerian Perdagangan Iman Kustiaman menemui perwakilan pekerja nan berunjuk rasa.
KPPU Dorong Pemerintah Batasi Impor Barang Jadi: Bahan Baku Diperlukan Industri Dalam Negeri
1 hari lalu
KPPU Dorong Pemerintah Batasi Impor Barang Jadi: Bahan Baku Diperlukan Industri Dalam Negeri
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pemerintah membarasi impor untuk peralatan jadi. Bahan baku diperlukan oleh industri dalam negeri.
Ribuan Buruh Tekstil Kena PHK, Buruh: Menteri Perdagangan Harus Bijak
1 hari lalu
Ribuan Buruh Tekstil Kena PHK, Buruh: Menteri Perdagangan Harus Bijak
Perwakilan pekerja mengatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas kudu bijak memandang persoalan nan dituntut oleh buruh.
Pemerintah Bakal Kenakan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina, KPPU: Kalau Terlalu Tinggi, Impor Ilegal Makin Banyak
1 hari lalu
Pemerintah Bakal Kenakan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina, KPPU: Kalau Terlalu Tinggi, Impor Ilegal Makin Banyak
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pemerintah tak memberlakukan bea masuk terlalu tinggi. Hindari impor ilegal.
Asosiasi Keramik Desak Kementerian Keuangan Keluarkan Aturan Bea Masuk Antidumping Baru
1 hari lalu
Asosiasi Keramik Desak Kementerian Keuangan Keluarkan Aturan Bea Masuk Antidumping Baru
Utilisasi produksi keramik dalam negeri dilaporkan terus turun akibat banjir produk impor.
BPS Catat Deflasi Juni Mencapai 0.08 Persen, Ini dampaknya Bagi Perekonomian
1 hari lalu
BPS Catat Deflasi Juni Mencapai 0.08 Persen, Ini dampaknya Bagi Perekonomian
BPS mencatat perekonomian Indonesia pada Juni 2024 mengalami deflasi 0,08. Berikut proyeksi dampaknya bagi perekonomian.
Banjir Produk Cina, Kadin Dorong Pembentukan Satgas Pemberantasan Impor Ilegal
1 hari lalu
Banjir Produk Cina, Kadin Dorong Pembentukan Satgas Pemberantasan Impor Ilegal
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia minta pemerintah corak Satgas pemberantasan impor terlarangan lantaran maraknya produk Cina nan diduga ilegal
Partai Buruh: 127 Ribu Orang di Industri Tekstil Terkena PHK, Cabut Permendag tentang Kebijakan Impor
2 hari lalu
Partai Buruh: 127 Ribu Orang di Industri Tekstil Terkena PHK, Cabut Permendag tentang Kebijakan Impor
Said Iqbal mengatakan rilis Kementerian Ketenagakerjaan menyebut hanya 27 ribu pekerja di industri tekstil nan terkena PHK.