Cak Imin ke Gus Yahya soal Pansus Haji: Tak Ada Urusan PKB atau PBNU

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan tak ada urusannya dengan PKB dan PBNU soal pembentukan Pansus Haji di DPR.

Hal tersebut Cak Imin katakan merespons ucapan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf nan mengendus kepentingan pribadi di kembali pembentukan Pansus Haji 2024 nan diinisiasi PKB.

"Enggak ada urusannya dengan PKB alias PBNU. Paham," kata Cak Imin dalam cuitannya di akun X pribadinya @CakiminNOW, Senin (29/7).

Cak Imin menjelaskan dibentuknya Pansus Haji berasal dari Komisi VIII nan mengalami 'kemacetan rapat' dengan Kementerian Agama mengenai haji. Salah satu faktornya lantaran Komisi VIII tidak mendapatkan info dan keterangan nan memadai.

"Kemenag nan tertutup membikin Komisi VIII bermufakat membongkar info nan tertutup itu melalui Pansus Angket," ujarnya.

Cak Imin mengatakan Pansus Haji nantinya bakal menyelidiki ada tidaknya penyelewengan penggunaan visa haji. Terlebih dia menduga ada visa kewenangan jemaah haji reguler nan tidak diberikan kepada jemaah nan sudah antre berpuluh tahun.

"Jadi ini murni urusan pekerjaan Komisi VIII nan meminta Pansus Angket Haji," kata dia.

[Gambas:Twitter]

Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq membantah turut membantah pernyataan Gus Yahya nan menuding urusan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU.

Menurut Maman, pengguliran Pansus Haji murni dalam rangka perbaikan manajemen haji.

"Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam perihal ini Kementerian Agama," kata Maman dalam keterangannya.

Maman menegaskan PBNU tak perlu ikut dalam urusan politik nan sekarang tengah bergulir di DPR. Terlebih, pansus merupakan kewenangan nan dimiliki parlemen untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan kebijakan nan dinilai bertentangan dengan perundangan.

Pansus, lanjut Maman, merupakan langkah konstitusional, resmi nan dilindungi undang-undang untuk menunjang kerja parlemen dalam melakukan pengawasan dan perbaikan kerja eksekutif. Apalagi dalam Pansus Angket Haji 2024 ini telah disetujui oleh seluruh fraksi di Senayan.

"Pansus haji itu formal, resmi dan berdasar konstitusi. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi alias PBNU," ujarnya.

Maman mengungkapkan sederet persoalan haji pada tahun 2024 ini. Salah satunya ialah soal pembagian kuota haji oleh Kemenag nan tak sesuai dengan penetapan nan diketok pemerintah dan DPR serta soal pelayanan jemaah haji Indonesia pada saat Armuzna nan dianggap buruk.

Sebelumnya Gus Yahya sempat mengendus kepentingan pribadi di kembali Pansus penyelenggaraan Haji 2024.

Gus Yahya merasa berprasangka salah satu tujuan pansus itu untuk menyerang PBNU, lantaran Kementerian Agama saat ini dipimpin adiknya, Yaqut Cholil Qoumas.

"Soal pansus haji ya. Nah, ini nan kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi. Jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya," kata Gus Yahya dalam bertemu pers usai Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

(rzr/fra)

[Gambas:Video CNN]