CELIOS Sebut Masyarakat Minim Dapat Manfaat dari Implementasi PSN di Era Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut hasil penerapan Proyek Strategis Nasional disingkat PSN di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi kurang banyak dirasakan masyarakat luas. Dia menyoroti kebijakan hilirisasi nan tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan orang banyak.

“Jadi sebagian besar daerah-daerah nan basisnya hilirisasi, utamanya nikel dan mineral, itu persentase kemiskinannya berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Jadi pertumbuhan ekonominya tinggi, nilai ekspornya tinggi, tapi masyarakatnya miskin,” kata Bhima dalam aktivitas deminasi riset berjudul Proyek Strategis Nasional: Kepentingan (Si)apa?: Catatan Kritis Implementasi PSN 2016-2024 oleh Nalar Institue nan digelar secara daring pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Dia berpandangan, kurang dilibatkannya pemerintah wilayah dalam perencanaan PSN, terutama di area industri, seperti di Morowali dan Konawe mengakibatkan munculnya masalah ganda. nan pertama, jelas Bhima, adalah dari sisi daya tampung lingkungan nan menimbulkan beragam persoalan baru pada aspek kesehatan seperti peningkatan kasus diare dan Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Menurutnya, terdapat peran limbah dalam perihal in, ialah limbah dari pabrik industri serta limbah dari masyarakat nan berduyun-duyun datang ke area mengenai untuk mencari penghidupan.

“Kedua, nan spesifik, ialah gagalnya sistem kesehatan. Jadi sejumlah PSN tampaknya tidak memikirkan implikasi terhadap sistem kesehatan nan ada di daerah. Contohnya, penyebaran HIV/AIDS di Morowali. Sekarang pemerintah daerahnya kalang kabut lantaran rupanya penyebaran HIV/AIDS meningkat drastis namun akomodasi kesehatannya tidak siap,” ungkap Bhima

Iklan

Lebih lanjut, Bhima menyebut hasil dari PSN nan tidak dinikmati oleh sebagian besar masyarakat ini terlihat dari disposable income terhadap GDP per Kapita nan terus mengalami penurunan. Meski sempat meningkat lantaran ada aspek pasca-pandemi, tetapi tren-nya kemudian terus mengalami penurunan.

“Justru nan kami lihat terjadi informalisasi lapangan kerja nan bertambah 2 persen sejak 2014. Jadi nyaris 60 persen pekerjaan ada di sektor informal. Padahal kan tujuan dari adanya PSN adalah memperbesar industrialisasi dan pekerjaan di sektor formal, namun nan terjadi malah sebaliknya,” ungkapnya.

HATTA MUARABAGJA
Pilihan editor: Nalar Institute Ungkap Deretan Dampak Negatif Sosial-Lingkungan dari Implementasi PSN