Cerita Luhut Kenal dengan Menpan RB Anas, dari Koordinasikan Daerah Tangani Covid-19 hingga Benahi E-Katalog

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan gimana awalnya mengenal sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Pertemuan pertama Luhut terjadi saat Anas dinobatkan sebagai bupati terbaik di Indonesia. Setelah itu, Luhut semakin mengenali Anas saat pandemi Covid-19.

"Waktu saya ditunjuk menangani Covid-19, di akal saya langsung muncul gimana mengoordinasikan antara kabupaten-kabupaten, kota, provinsi, kemudian Polri, TNI, dan sebagainya," kata Luhut, dalam Forum Kinerja Reformasi Indonesia sekaligus Peluncuran Buku Menteri PANRB Anti-Mainstream Bureaucracy di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Kala itu Luhut dipercaya Presiden Jokowi memegang komando penanganan pandemi Covid-19. Luhut lalu meminta support Anas agar kepala wilayah alim terhadap peraturan nan diterapkan selama pandemi melanda Indonesia.

"Ya, makanya jika Bapak/Ibu mungkin tidak tahu, nyaris setiap rapat saya, beliau ini ada di tempat saya. Dari situlah saya tahu, 'oh, paten juga kawan ini'," ujarnya.

Tak berakhir di situ, Luhut nan ditugasi Presiden Jokowi memperbaiki sistem e-katalog kemudian menunjuk Anas untuk memimpin Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanpa Tim Penilaian Akhir (TPA). Penunjukkan ini di antaranya lantaran sebelumnya Kepala Negara sudah enam kali memerintahkan perbaikan sistem, tapi tak jalan juga.

Iklan

"Nah, dalam perjalanan saya, akhirnya sampai pada nan kudu ada penggantian LKPP. Karena tidak jalan-jalan, saya lapor Presiden, 'Pak jika boleh ini kudu diganti'," kata Luhut. 

Lebih jauh, Luhut kemudian menggambarkan gimana saat itu Jokowi menyambut baik usul tersebut. "Kok Pak Luhut tahu Anas? Saya bilang, saya jelasin. Ya ampun, wah dia waktunya, nih? Ya, kemudian masuklah Pak Anas. Tapi Bapak/Ibu tahu, perintah Presiden Republik Indonesia 6 kali pak itu, tidak jalan-jalan," ucap Luhut.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga membeberkan data BPS pada bulan Juli 2024 soal Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia Tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah daripada capaian 2023 sebesar 3,92.

Menurut Luhut, sejumlah reformasi di dalam birokrasi sedikit banyak telah mempermudah dalam mengurangi korupsi di Tanah Air. Tak hanya itu, dia menyatakan reformasi birokrasi juga telah membawa efisiensi dan membawa nama Indonesia lebih bagus ke depan.

Pilihan Editor: Hashim Sebut Prabowo Punya Data dari Luhut soal Penerimaan Negara Bocor Rp 300 Triliun