CPNS 2024 Belum Kunjung Dibuka, Kemenpan RB: Screening Dokumen Usulan Belum Selesai

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkap argumen belum membuka rekrutmen meski susunan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 baru diumumkan. Menurut Azwar, pembukaan CPNS dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tetap menunggu usulan jumlah susunan CPNS 2024 dan PPPK dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan kementerian lainnya nan memerlukan tenaga kerja.

Ia menjelaskan, ada perbedaan teknis pengumpulan rincian susunan nan menghalang pengumuman tahun ini. Rincian susunan sebelumnya langsung diserahkan dari Kemenpan RB.

Kini, pengumpulan susunan kudu melalui lembaga masing-masing lebih dulu, termasuk lembaga daerah. Menurut Anas, lembaga wilayah paling memahami prioritas kebutuhan mereka. Namun, sistem itu rupanya memerlukan proses nan lebih lama lantaran memerlukan koordinasi secara terus menerus.

“Masih terdapat lembaga nan belum selesai melakukan screening arsip usulan, khususnya lembaga nan mendapatkan alokasi susunan nan cukup besar,” ucapnya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta Pusat, pada Jumat, 3 Mei 2024.

Kendala lain yaitu, lembaga tetap melakukan pemetaan jabatan, keterlambatan info terhadap info non-ASN, baik jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, serta kedudukan nan diusulkan. Beberapa lembaga juga belum selesai memuktahirkan info dan kedudukan oleh lembaga pada pelayanan elektronik.

Oleh lantaran itu, tenggat waktu terus diperpanjang. Dari nan mulanya sasaran selesai di tanggal 5 April 2024, diperpanjang menjadi tanggal 20, hingga akhirnya selesai di tanggal 30 April 2024.

”Sebagian kementerian alias lembaga sudah mengirimkan info dan sebagian belum,” ujar Anas. 

Iklan

Ia mengungkap Kemenpan RB dan BKN terus melakukan pertemuan lewat Zoom alias telepon untuk menyatukan pemahaman nan sama mengenai patokan formasi. Hingga kini, keduanya terus memberikan pengarahan teknis soal susunan apa saja nan bisa mendaftar dan tidak bisa.

Sebab, tidak semua susunan dapat diterima. Ia mencontohkan sempat ada komplain dari wilayah nan menanyakan argumen kenapa ada penolakan untuk tenaga kesehatan.

“Ternyata bagi lembaga pembina prioritasnya itu pelayanan kesehatan, bukan nan kerja di instansi kesehatan. nan teknis-teknis ini kelak ada coaching kliniknya. Kita jemput bola,” ujarnya.

Hingga Kamis, 2 Mei 2024, pukul 20.10 WIB, Kemenpan RB mencatat sebanyak 602 lembaga pemerintah telah merinci susunan ke dalam sistem jasa SIASN BKN, dengan rincian sebagai berikut:

• 4 lembaga belum membikin rincian
• 36 lembaga sedang menyusun rincian susunan melalui jasa elektronik
• 39 lembaga sudah mengirim rincian formasi, tinggal mengusulkan digital signature SPJTM
• 371 lembaga sudah dalam tahap proses verifikasi dan pengesahan oleh BKN
• 152 lembaga sudah selesai melalui proses pengesahan dan digital signature dari kepala BKN

Pilihan Editor: LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel