Datangi Kedubes Cina, Warga Rempang Suarakan Penolakan Pembangunan Rempang Eco City

TEMPO.CO, Batam -Perwakilan masyarakat original melayu Rempang menyuarakan penolakan terhadap relokasi akibat pembangunan PSN Rempang Eco City hingga ke Jakarta, Kamis 15 Agustus 2024. Sementara, dihari nan sama BP Batam terus menyebarkan rilis perkembangan pembangunan.

Tidak hanya di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, perwakilan penduduk juga menggelar tindakan di depan instansi Kedutaan Besar Cina, Rabu 14 Agustus siang. Selain membentangkan spanduk penolakan relokasi, penduduk juga menyampaikan orasi mengenai menolak kampung tanah ulayat mereka dirampas atas nama PSN Rempang Eco City. "Masyarakat Rempang Tolak PSN Rempang Eco City, Raja Adil Raja Disembah Raja Zalim Raja Disanggah," begitu tulisan salah satu spanduk nan dibentangkan warga. 

Salah seorang orator nan juga merupakan penduduk original melayu Pulau Rempang, Ishak mengatakan, tindakan menyuarakan penolakan relokasi sengaja dilakukan ke pemerintah Jakarta, lantaran penduduk tidak lagi dapat bersuara di kampungnya, pemerintah wilayah baik di kelurahan hingga provinsi tidak pernah mendengar aspirasi warga.

"Meskipun negara ada di langit, kami bakal datangi, untuk memperjuangkan tanah dan ruang hidup kami. Kami sudah capek mengeluh ke Pemko Batam, kami sudah capek mengeluh di sana," kata Ishak dengan bunyi lantang.

Warga juga bercerita saat ini kehidupan mereka sehari-hari di kampung halamannya tidak nyaman lagi semenjak bentrok agraria akibat PSN Rempang Eco-City bergulir pada awal tahun 2023 lalu. Setahun lebih penduduk berjuang, melawan intimidasi abdi negara dan bujukan agar masyarakat setuju dengan PSN Rempang Eco City.

Para orator juga menceritakan, kejadian pilu nan terjadi sepanjang bentrok terjadi, mulai dari merasakan pedihnya gas air mata dan sakitnya peluru karet nan terjadi saat berantem antara penduduk dan abdi negara di Pulau Rempang pada 7 September 2023 lalu. "Kami tidak suka dengan langkah pemerintah merampas tanah kami. Kami inginkan keadilan," kata Siti Hawa salah seorang wanita nan juga lantang menyuarakan penolakan relokasi.

Pemerintah melalui BP Batam terus menyampaikan pembaruan perkembangan pembangunan. Termasuk dihari nan sama saat penduduk lantang menyuarakan penolakan relokasi di instansi Kemenko dan Kedubes Cina. 

Iklan

Dalam siaran pers tersebut, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menjelaskan, BP Batam terus menggarap pengerjaan rumah baru untuk penduduk terdampak pengembangan Rempang Eco-City nan berlokasi di Tanjung Banon. Kata Tuty, bahwa pembangunan sebanyak 46 unit rumah relokasi terus berlangsung.

"Kita berharap, semua proses melangkah lancar dan dapat memenuhi target. Sehingga, tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat untuk mendukung proyek strategis pemerintah ini," kata Tuty.

Selain pembaruan pembangunan rumah relokasi, Tuty juga menyampaikan, saat ini penduduk nan menerima relokasi terus bertambah meskipun secara bertahap. Update terbaru kata Tuty, bertambah tiga kepala family nan menerima relokasi dan sudah dipindah ke rumah sementara.

"BP Batam tetap terus berupaya untuk menuntaskan proyek strategis nasional ini. Kami berharap, seluruh komponen wilayah pun dapat mendukung percepatan investasi di Rempang," ujar Tuty. Jumlah tersebut menambah total penduduk nan telah menerima relokasi dan menempati kediaman sementara menjadi sebanyak 166 KK.

Sedangkan penduduk nan menolak relokasi terus menegaskan, tidak bakal pindah meskipun ada rumah dan tukar rugi nan diberikan BP Batam. Menurut mereka kampung adalah identitas masyarakat melayu Pulau Rempang. "Kampung itu identitas, tidak bisa diganti dengan apapun, intinya kami menolak relokasi, cabut segera PSN Rempang Eco City, kami bakal memperkuat sampai mati," kata Wadi penduduk Pulau Rempang.

Pilihan editor: Jokowi Serahkan Bonus Peraih Medali Olimpiade, Lebih Tinggi dari Atlet AS