Delegasi Inggris Temui Menko Yusril Bahas HAM hingga Konflik Papua

Jakarta, CNN Indonesia --

Delegasi Kerajaan Inggris menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusi (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Senin (20/1) lalu.

Selain membahas kebijakan pemindahan narapidana alias transfer of prisoner, pertemuan tersebut turut membahas rumor pelanggaran HAM dan bentrok di Papua .

Duta Besar Inggris Dominic Jermey bertanya soal kebijakan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo terhadap bentrok di Papua.

Menurutnya pertanyaan tersebut sering muncul di Parlemen Inggris terutama mengenai tudingan pelanggaran HAM di Papua. Dominic mau tahu apakah kasus-kasus nan terjadi diselesaikan melalui pengadilan umum alias pengadilan HAM.

Dalam keterangan tertulis Kemenko Kumham Imipas, Yusril mengatakan kasus-kasus kekerasan nan terjadi di Papua selama ini diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Kami tetap mendiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto apakah beliau bakal menggunakan pendekatan baru terhadap masalah nan ada di Papua. nan jelas, Pemerintah Presiden Prabowo bakal lebih mengedepankan norma dan HAM dalam menyelesaikan setiap persoalan di Papua," kata Yusril dikutip Rabu (22/1).

Yusril memastikan pemerintah menjamin penegakan norma dan keamanan nan dilakukan di Papua berkarakter terukur guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat.

Sementara terhadap pelaku kekerasan nan dilakukan oleh golongan bersenjata baik terhadap polisi dan TNI maupun terhadap rakyat sipil, semuanya diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Pemerintah tidak memandang adanya kasus-kasus nan perlu diselesaikan melalui Pengadilan HAM di Papua," kata Yusril.

Wakil Menteri Luar Negeri Inggris Inggris Catherine West nan mendengar jawaban Yusril mengucapkan terima kasih atas penjelasan tersebut. Ia mengatakan bakal menyampaikan jawaban tersebut ketika berjumpa dengan personil Parlemen Inggris nan sering menyoroti rumor Papua.

"Terima kasih atas penjelasannya karena ada sejumlah personil Parlemen nan sering mempertanyakan masalah ini. Akan saya sampaikan kepada mereka ketika saya kembali ke London bahwa saya telah mendiskusikan ini dengan seorang menteri nan mempunyai latar belakang hukum," kata Catherine.

Penyelesaian bentrok Papua

Yusril menyatakan RI mempunyai komitmen kuat untuk menyelesaikan bentrok di Papua. Salah satu pihak nan sudah menawarkan support adalah Juha Christensen, aktivis perdamaian asal Finlandia nan pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh.

Dia menawarkan menjadi mediator perbincangan antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok di Papua, juga golongan pendukung kemerdekaan Papua di luar Indonesia.

Namun, sejauh ini pemerintah beranggapan belum memerlukan mediator untuk memfasilitasi perundingan tenteram dalam menyelesaikan masalah di Papua, sebagaimana dilakukan di Aceh pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Yusril berujar Presiden Prabowo sekarang sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang nan terlibat dalam golongan kekerasan bersenjata di Papua. Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja nan bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka nan terlibat dalam bentrok di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara tenteram dengan mengedepankan norma dan HAM. Saya pikir ini bakal menjadi angan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril.

Dalam pertemuan nan berjalan di Kantor Kemenko Kumham Imipas, delegasi pemerintah Kerajaan Inggris dipimpin oleh Catherine West. Hadir juga Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey.

Sementara Yusril didampingi oleh Plt. Deputi Koordinasi bagian Imigrasi dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram dan Staf Khusus bagian Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah.

(ryn/sur)

[Gambas:Video CNN]