Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI, Terancam Ledakan Pabrik hingga Polusi tanpa Kompensasi

TEMPO.CO, Jakarta - Keberadaan pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga Sanga, Kutai  Kartanegara, Kalimantan Timur menyebabkan penduduk sekitar tidak nyenyak tidur. Pasalnya, smelter ini kerap meledak dan lokasinya mepet dengan pemukiman warga. 

Pada Kamis, 16 Mei 2024 lampau penduduk dikejutkan dengan ledakan di pabrik tersebut. Belum lenyap rasa takut warga, pada keesokan harinya, kembali terjadi ledakan di smelter PT KFI. Bahkan ledakan tersebut menyebabkan tembok rumah penduduk sekitar pabrik retak.

“Semuanya mengalami keretakan,” ujar Marjianto, salah satu penduduk nan tinggal di sekitar pabrik PT KFI kepada Tempo, Sabtu, 18 Mei 2024.

Dari video pendek nan diterima Tempo, ledakan nan terjadi di smelter nikel PT KFI cukup besar. Sebelum ledakan tampak asap membumbung tinggi dari dalam pabrik, tidak lama kemudian terjadi ledakan dan percikan api nan tampak dari kejauhan.

Di lingkungan RT 13 tempat tinggal Marjianto saja sedikitnya 20 rumah rusak akibat ledakan. Kaca jendela penduduk juga ikut pecah.

Tidak hanya ancaman keselamatan, setiap hari penduduk sekitar smelter nikel PT KFI kudu terpapar polusi debu pabrik, limbah, hingga bunyi bising saat smelter beroperasi. “Tapi tidak ada kompensasi nan diterima penduduk mengenai debu, bising, dan lain-lain," ujar Marjianto.

Menurut dia, penduduk sudah acapkali menyoal keberadaan smelter tersebut namun tidak mendapat tanggapan.

Sejak awal, proyek pembangunan pabrik smelter di Kalimantan Timur ini menuai kontroversi. Laporan Tempo berjudul "Serampangan Proyek Pelebur Nikel Kutai Kartanegara) nan terbit pada 30 November 2023 lampau menyebut pembangunan smelter PT KFI diduga tanpa kajian mengenai akibat lingkungan alias Amdal. 

Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Rafiddin Rizal nan menyebut Amdal PT KFI tetap dalam proses dan menunggu surat kepantasan untuk diterbitkan.

Sementara itu, Owner Representative PT KFI M. Ardhi Soemargo perusahaannya telah mengantongi izin untuk membangun industri di area nan sekarang dikelola PT KFI pada 1996. Namun izin tersebut untuk pabrik kertas. 

“(Soal) Amdal, kami lakukan Amdal perubahan dengan nama KFI. Posisi sudah diterima tanpa terkecuali,” ujar Ardhi ketika ditemui di salah satu warung kopi di Samarinda pada 24 Agustus 2023. Saat itu, pihaknya sedang menunggu SKKL (surat keputusan kepantasan lingkungan) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pabrik Beroperasi Pascaledakan

Ardhi mengkonfirmasi ledakan terjadi di pabrik smelter KFI sebanyak dua kali. Pada Kamis, 16 Mei 2024 sekitar 18.40 WITA, dia mengatakan letupan keras di sisi pembuangan slag nikel mengakibatkan percikan api. 

Percikan tersebut melambung ke atas dari sumber panas kolam slag nikel. Kejadian itu berjalan beberapa menit dan membikin satu pekerja terluka dan satu lainnya terkena debu letupan.

Iklan

"Penyebab sementara, dapat disampaikan adanya kemacetan pada aliran pendingin buangan slag sehingga menyebabkan letupan tersebut," kata Ardhi melalui keterangan tertulis.

Jumat kemarin, kata Ardhi, pabrik sudah melangkah normal dan pekerja kembali melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasa. Kemudian, ledakan kembali terjadi pada Jumat, 18 Mei 2024, pukul 23.45 WITA. Ardhi tidak merinci kronologi kejadian ledakan kedua ini. Ia hanya mengatakan ledakan itu merupakan letupan mini di area lobang limbah tapi tidak membahayakan. Karena itu, area pabrik smelter PT KFI diklaim kondusif dan tenaga kerja melanjutkan aktivitas seperti biasa.

Lebih lanjut soal rumah penduduk nan retak, Ardhi mengatakan perusahaan bakal menerjunkan tim untuk memandang kondisi warga. "Jika memang (rumah retak) dikarenakan kejadian tersebut, sudah peralatan tentu bakal bertanggungjawab," ujarnya.

Problematika Hilirisasi

Hilirisasi, terutama komoditas nikel, merupakan salah satu program jagoan Presiden Joko Widodo namalain Jokowi. Hilirisasi pun membikin pabrik-pabrik smelter berdiri di tanah air, terutama di Sulawesi dan Kalimantan. Sebagian besar pemiliknya adalah perusahaan Cina.

Hilirisasi kemudian santer dibahas saat Pemilu 2024. Salah satunya oleh kubu presiden-wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka nan mengusung misi keberlanjutan.

Dalam panggung Debat Cawapres 2024 pada 21 Januari 2024, hilirisasi dikritik Cawapres nomor urut 1 sekaligus politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Politikus nan biasa disapa Cak Imin itu menilai hilirisasi dilakukan pemerintah secara ugal-ugalan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja, hingga masalah kekuasaan tenaga kerja asing.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pasang badan terhadap kritik itu. Bahlil mengatakan, hilirisasi dan industri tambang diwajibkan memenuhi norma norma dalam patokan pemerintah. Misalnya, kata dia, kajian mengenai akibat lingkungan (Amdal) kudu diselesaikan. Termasuk perizinan dan masalah lingkungan lainnya.

"Jadi, jika sudah memenuhi standar, di mananya nan ugal-ugalan?" ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian Investasi pada Rabu, 24 Januari 2024. 

Di sisi lain, Bahlil mengakui bahwa pemerintah memang melakukan hilirisasi secara masif. Ia berujar, kebijakan ini dilakukan untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian nasional.

"Karena, gimana mungkin neraca perdagangan kita kan surplus 36 bulan berturut-turut jika produk nan kita hasilkan tidak jadi produk kualitas tinggi," kata Bahlil.

Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah nan Disorot Masyarakat