TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan saat menjadi pembicara unik sebagai presiden terpilih pada aktivitas Qatar Economic Forum.
Dalam kesempatan itu, Prabowo meluruskan berita soal prediksi biaya pembangunan IKN nan mencapai US$ 35 miliar alias sekitar Rp 501 triliun adalah untuk 25–30 tahun. Artinya, menurut Prabowo, beban biaya per tahun sekitar US$ 1 miliar alias jika dirupiahkan sekitar Rp 16 triliun (asumsi kurs Rp 16.027 per dolar AS). Ia pun memastikan bahwa APBN bakal bisa membiayai pembangunan ibu kota baru tersebut.
“Perekonomian Indonesia, anggaran kami dapat bayar itu,” kata Prabowo saat menjawawb pertanyaan wartawan senior Haslinda Amin pada aktivitas Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Kamis, 16 Mei 2024, sebagaimana diikuti dari siaran langsung YouTube Bloomberg TV di Jakarta.
Sebelumnya, Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka, ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 24 April 2024. Pasangan Prabowo-Gibran bakal resmi menjabat sebagai presiden-wakil presiden RI periode 2024–2029 setelah keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.
Sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo melawat ke beberapa negara untuk berjumpa dengan kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara mitra Indonesia. Beberapa negara nan dikunjungi Prabowo, antara lain Cina, Jepang, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Di Qatar, Prabowo tiba sejak Selasa lalu, 14 Mei 2024, dan sehari setelahnya dia memenuhi undangan sebagai pembicara utama. Ia juga menjelaskan modal utama untuk memindahkan dan membangun ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur kudu dari sumber daya nan ada di dalam negeri.
Iklan
Di hadapan investor, master ekonomi, dan perwakilan negara asing nan menghadiri Qatar Economic Forum, Prabowo juga optimistis jika sumber daya dalam negeri itu dimanfaatkan secara optimal untuk membangun IKN, nantinya penanammodal asing bakal menanamkan modalnya untuk proyek tersebut.
“Kami sangat percaya diri dan percaya (pembangunan) ibu kota ini proyek nan politis, dan dorongan utamanya kudu dari sumber daya dalam negeri, dan nantinya investasi asing bakal datang,” kata Prabowo.
Di Qatar Economic Forum itu juga, Prabowo menjelaskan Jakarta bukan ibu kota nan ideal untuk Indonesia, lantaran wilayahnya nan terlampau padat penduduk, dan daya dukung alamnya nan tak lagi memadai. Prabowo juga menyoroti masalah naiknya tinggi permukaan air laut nan berakibat pada utara Jakarta.
“Tinggi permukaan air laut naik 5–10 sentimeter tiap tahunnya. Jadi, kami kudu membikin tanggul raksasa, dan itu juga program nan saya buat," ujar Prabowo. "Namun, memindahkan ibu kota ini juga salah satu langkah membawa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi ke luar Jakarta, ke luar Jawa, dan dalam beberapa tahun ke depan sebelum tanggul raksasa ini berdiri sekitar 10–15 tahun ke depan, ibu kota kami telah ada di letak nan kondusif dari ancaman tersebut."
Pilihan Editor: Soal Kemungkinan Ekspansi di IKN, Bos MRT Jakarta: Bisa Terjadi tapi Saat Ini Masih Fokus Jalur Timur-Barat