DPR Minta Pemerintah Bentuk Crisis Center Buntut Peretasan PDNS

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah membentuk crisis center buntut peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.

Meutya mengatakan jasa di 282 lembaga pemerintahan saat ini terdampak peretasan tersebut. Menurutnya, seluruh lembaga nan terdampak itu pun kudu dipandu untuk memulihkan info mereka, salah satunya lewat crisis center.

"Buat crisis center. Crisis center ini salah satunya selalu meng-update," kata Meutya di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (27/6).

Meutya beranggapan crisis center itu juga berfaedah untuk memberikan perkembangan info ke publik ihwal penanganan nan dilakukan pemerintah.

"Kami tetap kudu wanti-wanti bahwa perlindungan info itu dinilainya bukan ketika bocor, tapi ketika sudah ada kegagalan perlindungan. Itu kami anggap menjadi ranah perlindungan info pribadi," ujarnya.

Pusat Data Nasional (PDN) lumpuh lantaran diserang peretas. Akibatnya, 210 lembaga pemerintah terdampak dan jasa publik berbasis digital terganggu.

[Gambas:Video CNN]

Peretasan terjadi sejak 20 Juni. Pusat info nan berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware.

Pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar.

Anggota Komisi I Mayjen Purn TB Hasanuddin sebelumnya mengkritik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) nan dinilai abai hingga PDN bisa diretas.

Politikus PDI Perjuangan tersebut menganggap peretasan PDN sebagai kegoblokan nasional. Sebab, peretasan dan kebocoran info sering terjadi selama bertahun-tahun.

"Ini sebetulnya kecelakaan alias kegoblokan nasional. Karena apa, prihatin," kata TB Hasanuddin dalam rapat di Komisi I DPR, Kamis (27/6).

"Kami sudah nyaris lima tahun ya, bekerja sama, mitra dengan terutama BSSN, dan BSSN, selalu melaporkan ada serangan," tuturnya. 

(mnf/chri)