DPR Minta Tambahan Anggaran Rp 589,9 Triliun, Sri Mulyani: Akan Kami Kaji

Sedang Trending 4 bulan yang lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Daniel A. Fajri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta anggaran tambahan senilai Rp 589,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Permintaan ini disampaikan saat rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR berbareng Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kompleks Senayan pada Kamis, 4 Juli 2024.   

Rapat kerja ini merupakan agenda penyampaian dan pengesahan laporan Panitia Kerja Banggar DPR dalam rangka pembahasan pembicaraan pembukaan RAPBN 2025 dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Rapat turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. 

"Nanti saya minta Pak Muhidin (Wakil Ketua Banggar DPR) mendatangi bu Menteri Keuangan secara resmi menyerahkan usulan Rp 589,9 triliun tambahan shopping pusat, dari Komisi I sampai XI," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah. 

Namun, Said menekankan bahwa usulan tersebut tanpa menambah defisit dalam APBN 2025. "Itu usulannya tanpa menambahkan defisit."

Menanggapi usulan tersebut, Sri Mulyani mengatakan bakal mengkaji terlebih dulu dan memandang ruang fiskal pada 2025 mendatang. "Tentu kami bakal memandang dari fiscal space-nya dan tetap menjaga postur nan disepakati Komisi XI dan Panja A tadi. Tapi, di sisi lain banyak sekali aspirasi," katanya.

Iklan

Sri Mulyani menambahkan, dia beserta seluruh stakeholders bakal bekerja keras agar RAPBN 2025 bisa menjawab beragam tantangan nan ada. Namun, tetap selalu menjaga kesehatan serta keberlanjutannya.

Ketika ditemui setelah rapat selesai, dia juga mengatakan perihal nan sama. "Nanti kami lihat di dalam APBN," kata bendaharawan negara itu.

Pilihan Editor: Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Cek Harga Tanah di Sekitarnya




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


Saldo Anggaran Lebih Akhir 2023 Mencapai Rp 454,5 Triliun, Sri Mulyani: Bantalan Pengaman Perekonomian

30 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Tony Hartawan
Saldo Anggaran Lebih Akhir 2023 Mencapai Rp 454,5 Triliun, Sri Mulyani: Bantalan Pengaman Perekonomian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, besaran Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir tahun 2023 mencapai Rp 454,5 triliun.


Sri Mulyani: Aset Negara Tembus Rp 13 Ribu Triliun pada 2023

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sri Mulyani: Aset Negara Tembus Rp 13 Ribu Triliun pada 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, nilai aset pemerintah tercatat sebesar Rp 13.072,8 triliun pada akhir 2023.


Target Pertumbuhan Ekonomi di Asumsi Dasar RAPBN-RKP 2025 Beda, Ini Penjelasan Sri Mulyani

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Target Pertumbuhan Ekonomi di Asumsi Dasar RAPBN-RKP 2025 Beda, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan perihal perbedaan persentase sasaran pertumbuhan ekonomi dalam arsip dugaan dasar ekonomi makro 2025 dengan RKP 2025.


Guspardi Gaus: Pemberhentian Ketua KPU Tak Ganggu Pilkada

11 jam lalu

 Kresno/vel
Guspardi Gaus: Pemberhentian Ketua KPU Tak Ganggu Pilkada

Guspardi Gaus, menilai pemberhentian Ketua KPU tidak bakal mengganggu jalannya pemilihan kepala wilayah (Pilkada) serentak nan dijadwalkan pada 27 November 2024.


Pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership Digelar di Jakarta

12 jam lalu

 Arief/vel
Pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership Digelar di Jakarta

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bakal mengadakan pertemuan dengan parlemen-parlemen negara area Pasifik dalam forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) nan kedua.


Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

12 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

Banggar DPR menyetujui dugaan dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias RAPBN 2025.


Badan Anggaran DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi 5,1-5,5 Persen

14 jam lalu

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah saat memimpin rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menko Perekonomian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Badan Anggaran DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi 5,1-5,5 Persen

Badan Anggaran DPR menyetujui dugaan dasar ekonomi makro RAPBN 2025, setelah rapat berbareng Menkeu, Kepala Bappenas, dan Gubernur BI.


Perdana Menteri Belanda Dick Schoof Rancang Kabinet, Berikut 5 Menteri Pemerintahannya

15 jam lalu

Perdana Menteri Belanda Dick Schoof. Patrick van Katwijk/Pool via REUTERS
Perdana Menteri Belanda Dick Schoof Rancang Kabinet, Berikut 5 Menteri Pemerintahannya

Dilantik menjadi Perdana Menteri Belanda, ini 5 dari 16 menteri di kabinet Dick Schoof.


Hasyim Asy'ari Dipecat lantaran Kasus Asusila, Puan Sebut DPR bakal Evaluasi Proses Seleksi KPU

16 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani, mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia, Senin 17 Juni 2024.
Hasyim Asy'ari Dipecat lantaran Kasus Asusila, Puan Sebut DPR bakal Evaluasi Proses Seleksi KPU

Menurut Puan, DPR kudu melakukan pertimbangan terhadap proses seleksi KPU usai kasus nan menjerat Hasyim Asy'ari


Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

Pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 1.938 kilometer dengan support anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN) dalam satu dekade.


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis