DPR Setujui Usulan Penambahan Anggaran Kementerian Investasi dan Kementerian Perdagangan, Berapa Tambahnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian investasi pada 2025. 

Dikutip dari kemendag.go.id, untuk Kementerian Perdagangan Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun. Artinya jika ditambah dengan pagu sugestif 2025 sebesar Rp 1,6 triliun, anggaran Kemendag menjadi sekitar Rp 4 triliun.

"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengenai usulan tambahan anggaran nan telah disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui surat nomor PR.002/239/M-DAG/SD/4/2024 tanggal 30 April 2024 sebesar Rp.2.400.000.000.000," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dalam rapat dengan Kemendag di Gedung DPR RI, Kamis 13 Juni 2024.

Rincian usulan penambahan anggaran itu terdiri dari, pertama untuk peningkatan peran 46 perwakilan perdagangan di negara tujuan ekspor berupa promosi dagang, market intelligence, business forum, dan business matching sebesar Rp 900 miliar.

Kedua, untuk pengembangan perdagangan antara wilayah, untuk misi jual beli setiap wilayah di Indonesia dan perlindungan konsumen sebesar Rp 700 miliar.

Ketiga untuk peningkatan ekspor produk berteknologi menengah, dan tinggi berupa pameran dagang, misi dagang, integrasi info ekspor, pembinaan UMKM ekspor, dan pengamanan perdagangan sebesar Rp 800 miliar.

Sebelumnya dalam rapat, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan penambahan anggaran itu diperlukan untuk menggenjot sasaran ekspor.

"Kita ini kan mau ekspor, kita ini mau bersaing dengan negara lain, kita mau meningkatkan ekspor. Sementara kita punya ekspornya meningkat apa lagi sekarang diminta untuk mengembangkan dari negara tradisional," ujarnya.

Iklan

Namun anggaran pada 2025 dalam pagu sugestif disebut telah turun dari tahun 2024. Zulhas mengatakan anggaran nan bakal didapatkan Kemendag tahun depan hanya sebesar Rp 1,6 triliun alias turun dari Rp 1,9 triliun pada tahun ini.

Selain itu, Dikutip dari Antara, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menyetujui permintaan penambahan anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi sebesar Rp889 miliar. 

Usulan tersebut bakal dikaji terlebih dahulu, pasalnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan menargetkan defisit APBN berada kurang dari 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebelumnya, pagu sugestif untuk Kementerian Investasi menurun hingga 50 persen dari sebelumnya 1,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 600 miliar. Pada saat nan sama sasaran penyerapan investasi Kementerian Investasi pada 2025 naik menjadi  Rp1.850 triliun hingga Rp1.900 triliun  dari Rp1.650 triliun pada 2024 nan sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

"RKP kita di 2024 Rp1.850 triliun sampai Rp1.900 triliun, itu syarat pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja berbareng Komisi VI DPR RI di Jakarta, seperti dikutip dari Antara pada Selasa, 11 Juni 2024.

Lebih lanjut mengenai pagu anggaran Kementerian Investasi, Bahlil menyebut, antara persentase nan diberikan dan tanggung jawab kudu linier. “Maksud saya adalah kudu berimbang antara persentase nan dikasi dan tanggung jawab, itu aja. Mau diturunkan juga nggak papa, turunkan lagi targetnyanya,” ujarnya.

Pilihan Editor: Reaksi Bahlil dan Zulhas Saat Anggaran 2025 Kementerian Investasi dan Kementerian Perdagangan Turun