Duduki Kantor DPRD Majene, Massa Pedemo Rusak dan Pecahkan Fasilitas

Tanjungpinang, CNN Indonesia --

Massa mahasiswa yang menggelar tindakan unjuk rasa kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di instansi DPRD Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, berhujung ricuh dan merusak akomodasi dalam ruangan sidang paripurna personil dewan.

Mahasiswa sebelumnya berunjuk rasa di depan instansi kantor DPRD Majene, kemudian merangsek masuk ke dalam ruangan sidang paripurna dan memaksa untuk berjumpa ketua dewan.

Wakil Ketua DPRD Majene, M Idwar nan menemui massa mahasiswa mengatakan dirinya tidak bisa mengambil keputusan mengenai tuntunan mahasiswa nan mau bersama-sama mengawal keputusan MK.

"Saya tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak mengenai keputusan secara kelembagaan DPRD mengingat kudu dilakukan rapat koordinasi nan menghadirkan seluruh personil DPRD Majene," kata Idwar kepada massa mahasiswa itu di hadapan wartawan, Jumat (23/8).

Setelah mendengar pernyataan tersebut, massa kemudian melakukan tindakan perusakan akomodasi dalam ruangan sidang personil dewan. M Idwar yang berada di letak itu pun langsung diselamatkan oleh petugas dari tindakan para mahasiswa tersebut.

Massa merusak kursi, meja dan memecahkan kaca jendela sebagai corak kekesalan akibat DPRD Majene tidak dapat menyatakan sikap support atas tuntunan mahasiswa dalam mengawal putusan MK.

Akibat kejadian, sejumlah mahasiswa mengalami luka-luka setelah melakukan perusakan akomodasi dalam ruangan sidang paripurna DPRD Majene.

CNNIndonesia.com mencoba konfirmasi ke pihak Polres Majene hingga saat ini belum memberikan jawaban atas kejadian tersebut.

Aksi mahasiswa Kepri di Pulau Dompak

Demo mengenai revisi UU Pilkada nan membangkang putusan MK pecah dua hari terakhir di sejumlah kota di Indonesia. Pada hari ini, selain di Majene, demo dengan tuntutan serupa juga terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Jambi, hingga Tanjungpinang (Kepulauan Riau).

Di Tanjungpinang, tindakan campuran mahasiswa dilakukan di depan Gedung DPRD Kepri di Pulau Dompak.

Berdasarkan pantauan, para polisi pun terlihat menjaga pintu pos masuk gedung DPRD Kepri tersebut.

Adu mulut antara pedemo dan polisi sempat terjadi, lantaran para demonstran memaksa untuk masuk ke gedung DPRD Provinsi Kepri untuk menemui personil dewan.

Hingga Jum'at sore, sejumlah pendemo tetap memperkuat di depan pos pintu masuk DPRD Provinsi Kepri.

"Terima kasih, pada hari ini kita melakukan pengamanan kepada adik - adik kita mahasiswa menyampaikan aspirasinya, nan semula surat pemberitahuan di Gedung Daerah Tanjungpinang, tapi lima menit kemudian setelah salat Jumat beranjak ke instansi DPRD Provinsi Kepri," kata Kabag Ops Polresta Tanjungpinang Kompol Hadi Sucipto.

Aksi demonstrasi di sejumlah kota di Indonesia dua hari terakhir ini dipicu langkah Baleg DPR nan memutuskan mendorong ke Rapat Paripurna untuk mengesahkan merevisi UU Pilkada dengan mengabaikan putusan MK pada Kamis (22/8).

Rapat paripurna itu kemudian tak jadi menggelar sidang pengesahan revisi UU Pilkada. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penundaan pengesahan itu lantaran rapat paripurna tak mencapai kuorum.

Belakangan pada Kamis malam, Dasco menyatakan DPR batal mengesahkan revisi UU Pilkada nan disodorkan Baleg, sehingga patokan itu bakal mengikuti Putusan MK.

DPR pun mempersilakan KPU untuk memproses PKPU mengenai Pilkada sesuai putusan MK itu.

(arp, mir/kid)

[Gambas:Video CNN]