Dugaan Pencatutan, KPU KlaimVerifikasi Faktual Dukungan Dharma-Kun

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyatakan verifikasi aktual support dalam pencalonan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

KPU mengaku bahwa verifikasi aktual itu dilakukan dengan mendatangi langsung masyarakat nan terdata mendukung pasangan tersebut.

"Metode verifikasi aktual memang didatangi secara langsung ya," kata Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta Dody Wijaya di Kantor KPU Jakarta, Sabtu (17/8).

Namun, kata dia, tidak semua pendukung bisa didatangi. Jika begitu, kata dia, KPU meminta masyarakat nan mendukung dikumpulkan di tempat tertentu.

"Kami serahkan kepada LO (Liaison Officer) untuk bisa menghadirkan ke instansi kelurahan alias instansi PPS. Kalau tidak bisa menghadirkan juga, maka bisa gunakan teknologi info alias video call," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan info nan ada website di Info Pemilu KPU tidak terbarukan.

Menurutnya, di website itu ada info nan hanya lolos verifikasi administrasi, namun tertulis mendukung Dharma-Kun.

Ia mencontohkan info milik anak eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Data di Info Pemilu itu kondisinya belum update, jadi dimungkinkan kayak info anak Pak Anies, kan rupanya nan bersangkutam dalam aktual tidak memenuhi syarat. Tapi info di info pemilu statusnya pendukung, tentu kemungkinan besar itu tidak memenuhi syarat," kata Dody.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Astri Megatari menambahkan, info nan ada di website Info Pemilu baru sebatas lolos administrasi, belum lolos verifikasi faktual.

"Masih status pada saat verifikasi administrasi, belum dilakukan verifikasi faktual, nan viral info anak Pak Anies, kami telusuri dan cek silon, info tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, jika di verifikasi aktual belum tentu sama dengan info pemilu," ujarnya.

Sejumlah penduduk DKI Jakarta juga sebelumnya mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat dukungan.

Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka protes lantaran tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala wilayah perseorangan.

(yoa/bac)

[Gambas:Video CNN]