Ekonom Ini Sarankan Kartu Prakerja dan Bansos Beras Tak Dilanjutkan di Era Prabowo, Kenapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan master kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan tanggapannya ihwal rencana kelanjutan program Kartu Prakerja dan penyaluran support sosial (bansos) beras pada era kepemimpinan nan baru.

“Pemerintahan Prabowo - Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan nan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024.

Ia kemudian membeberkan sejumlah argumen nan mendasari usulannya tersebut. Beberapa argumen nan mendorong usulan tidak dilanjutkannya program bansos beras dan Kartu Prakerja adalah ketidaktepatan sasaran program, akibat menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya nan tinggi.

Lebih lanjut, Achmad menyarakann sejumlah program pengganti nan lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi. 

Alternatif nan pertama adalah dengan menciptakan training kerja berbasis industri. Achmad beranggapan bahwa pemerintah dapat melibatkan perusahaan-perusahaan swasta nan bakal secara langsung melatih tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sistem training ini, kata Achmad, tidak berbasis online sebagaimana penyelenggaraan program Kartu Prakerja. Pelatihan itu juga kudu lebih relevan dan dapat diaplikasikan langsung di bumi kerja nyata.

Selain itu, alih-alih bansos berupa beras, Achmad menyarankan pengganti kebijakan untuk memperluas bansos tunai. Selain lebih elastis dan mudah dikelola, jenis support seperti ini mempunyai transparansi nan lebih tinggi, sehingga meminimalisir adanya penyelewengan dalam praktiknya.

Dengan begitu, kata Achmad, kebijakan ini juga dapat menjangkau golongan kelas menengah rentan nan sering terabaikan kesejahteraannya.

Achmad pun menyarankan agar diterapkannya pemberdayaan UMKM dengan support database nan terintegrasi dengan sistem kependudukan dan info ekonomi nan akurat. Menurut dia, menyejahterakan UMKM sama dengan mendorong kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.

Iklan

Menurut pandangan Achmad, program-program pengganti tersebut bisa memberikan akibat ekonomi nan lebih berkepanjangan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Kebijakan itu bisa memberikan akibat nan lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat."  

Sebelumnya, Presiden Jokowi membujuk penduduk  Kampung Baru, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan usulan agar program pemberian bansos beras bisa dilanjutkan di pemerintahan berikutnya.

Jika memang masyarakat mau program itu dilanjutkan, Jokowi menyatakan bakal membisiki Prabowo Subianto untuk meneruskan program tersebut. "Tapi usulannya dari Bapak/Ibu semuanya lho ya,” kata Jokowi, Rabu, 2 Oktober 2024.

Pada kesempatan nan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya tengah mengupayakan agar program Kartu Prakerja dapat diteruskan pada masa pemerintahan Prabowo.

“Hampir seluruh program itu kelak bakal dibahas kemudian, lantaran memang di dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk perihal tersebut. Jadi tetap perlu semua dibicarakan,” ujarnya usai konvensi pers “Temu Alumni Prakerja” di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2024.

Daniel A. Fajri dan Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor: Airlangga Hartarto tentang Kelanjutan Program Kartu Prakerja: Masih Perlu Dibicarakan