1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti beban utang dan bunganya nan kudu dibayar oleh Pemerintah pada tahun 2025, di antaranya Rp800 triliun utang jatuh tempo dan Rp400 triliun kembang utang tahun berjalan. Kondisi itu menunjukkan APBN sedang dalam kondisi nan cukup berat.
Di sisi lain, dia menilai banyak masyarakat nan memerlukan support dari Pemerintah, terutama menimbang situasi daya beli nan terindikasi melemah, biaya kuliah nan terus meningkat, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) nan makin masif.
Saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024, Bhima, APBN lebih baik dibelanjakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat nan rentan terhadap akibat kondisi-kondisi ekonomi tersebut, daripada digelontorkan untuk upacara 17 Agustus nan menghabiskan puluhan miliar rupiah.
“Cara ini menunjukkan kualitas dari APBN digunakan untuk shopping nonproduktif,” ujar dia nan mengkhawatirkan anggaran untuk seremoni upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI) Ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan anggaran untuk upacara HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus mendatang mencapai Rp87 miliar. Angka itu lebih tinggi dibandingkan anggaran HUT RI di Jakarta tahun lampau nan tercatat Rp53
Kementerian Keuangan menyatakan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp266,3 triliun hingga 31 Juli 2024.
“Dari postur pembiayaan utang nan sebesar Rp648,1 triliun, realisasi baru sebesar Rp266,3 triliun. Ini berfaedah 41,1 persen dan ini baru bulan ketujuh,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konvensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, di Jakarta, Selasa.
Realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan nan tinggi jika dibandingkan realisasi tahun lalu, ialah sebesar 36,6 persen.
Namun, menurut Menkeu, kondisi itu terbilang wajar mengingat penerimaan negara tahun lampau cukup tinggi berkah kenaikan signifikan dari nilai komoditas.
“Makanya tahun lampau publikasi SBN mengalami penurunan luar biasa, dari harusnya Rp437,8 triliun menjadi hanya Rp184,1 triliun,” ujarnya.
Adapun tahun ini, realisasi publikasi Surat Berharga Negara (SBN) tercatat sebesar Rp253 triliun alias 38 persen dari sasaran APBN. “Karena nilai semua komoditas sudah kembali, sehingga memang defisit diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023,” kata Sri Mulyani.
Namun, Menkeu menyatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari strategi countercyclical, dengan Kemenkeu menerbitkan SBN lebih banyak demi menstabilkan perekonomian nan lesu. Sementara ketika perekonomian tinggi seperti tahun lalu, Kemenkeu menurunkan publikasi SBN guna mengimbangi pengaruh ledakan nilai komoditas.
Realisasi pinjaman tercatat sebesar Rp13,3 triliun dan pembiayaan non-utang Rp49,3 triliun.
Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp217 triliun.
Iklan
“Tumbuhnya cukup tinggi dibanding tahun lalu, tapi itu relatif on-track terhadap postur kita. Tahun lampau itu pengecualian lantaran penerimaan negara luar biasa baik,” katanya.
Ke depan, Kemenkeu bakal terus berupaya mengendalikan defisit dengan memacu penerimaan sekaligus mendisiplinkan shopping agar realisasi tidak terlampau jauh dari postur nan telah ditetapkan.
Berikutnya: Defisit Rp93 Triliun
English (US) · 
Indonesian (ID) ·