Eks Penyidik KPK: Keinginan Johanis Tanak Hapus OTT Berbahaya

Jakarta, CNN Indonesia --

Mantan interogator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai kemauan calon ketua KPK Johanis Tanak menghapus Operasi Tangkap Tangan (OTT) rawan bagi masa depan pemberantasan korupsi.

Menurut Yudi, pernyataan Tanak itu hanya strategi agar lolos uji kepatutan dan kepantasan (fit and proper test) nan digelar Komisi III DPR.

"Pernyataan Johanis Tanak mau hilangkan OTT hanya strategi untuk mengambil hati DPR, tapi pernyataan ini rawan bagi masa depan pemberantasan korupsi. Koruptor bakal tertawa," ujar Yudi melalui pesan tertulis, Rabu (20/11).

Ia mengatakan sangat susah menghapus OTT lantaran telah terbukti menjadi langkah efektif untuk menangkap basah koruptor nan melakukan transaksi suap. Selain itu, dari OTT pula diketahui perkara lain nan lebih besar.

"Menangkap koruptor itu menggunakan dua cara: penyelidikan terhadap kasus nan sudah terjadi dan kasus ketika tertangkap tangan. Kalau satu hilang, OTT KPK bakal pincang," ucap Yudi.

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini menegaskan dasar norma OTT sudah jelas diatur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan KPK mempunyai kewenangan untuk itu.

Meski terdapat penurunan jumlah penanganan kasus lewat strategi tersebut, lanjut Yudi, OTT tetap tetap diperlukan.

"OTT adalah salah satu instrumen penegakan norma nan tegas dan keras tersebut," ucap dia.

Saat menjalani uji kepatutan dan kepantasan calon ketua KPK periode 2024-2029 di Komisi III DPR, Selasa (19/11), Johanis Tanak mengaku bakal menghapus OTT andaikan terpilih menjadi komisioner KPK.

Ia menilai konsep OTT tidak tepat berasas terminologi maupun patokan KUHAP.

"Seandainya bisa jadi, minta izin, jadi ketua, saya bakal tutup, close, lantaran itu tidak sesuai pengertian nan dimaksud dalam KUHAP," kata Johanis disambut tepuk tangan para personil dewan.

(ryn/tsa)

[Gambas:Video CNN]