Ekspor Pasir Laut Tetap Jalan, Kiara: Pemerintah Tidak Berpihak pada Nelayan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, mengecam Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nan tetap jalankan ekspor pasir laut. Dia menilai pernyataan ahli bicara KKP, Wahyu Muryadi, soal kelanjutan tambang hasil sedimentasi di laut menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat pesisir dan nelayan.

"Kalau KKP ini tetap mau meneruskan pengerukan sedimentasi pasir laut, sebenernya menjelaskan secara terang gimana perilaku kapitalistiknya negara ini, khususnya pemangku kebijakannya," jelas Susan saat dihubungi Tempo pada Ahad sore, 29 September 2024.

Menurutnya, pernyataan KKP tentang kelanjutan ekspor pasir laut, hanya mewakilkan kepentingan investasi. "Dan juga dia (pemerintah) kepentingan nan didorong itu tetap kepada kepentingan investasi, tapi bukan kepentingan rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, Susan mengkritik keras pemerintah nan bertindak semena-mena terhadap kebijakan nan dibuat. Seharusnya, kata dia, peraturan pemerintah dibuat untuk mewakilkan rakyat nan terdampak penambangan pasir laut.

"Karena jika kemudian memang mereka (KKP) tetap menjadi kapal besarnya nelayan, semestinya mereka mendengarkan dari kawan-kawan nelayan. Bagaimana beratnya jika kebijakan ini tetap terus dilakukan gitu," kata Susan.

Dia meminta KKP agar berbincang jujur kepada masyarakat, mengenai tokoh nan melatarbelakangi kelanjutan ekspor pasir laut. Susan mengatakan, KKP sebagai lembaga pemerintah dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat.

"Artinya, juga sebenarnya mungkin KKP kudu mulai jujur ini sebenarnya pesanan siapa gitu, sampai kemudian KKP sedemikian semangat gitu ya, sampai tidak mau mendengarkan gitu," tutur dia.

Iklan

Susan menduga adanya usulan tentang penundaan tambang pasir laut bakal ditolak oleh KKP. Menurutnya, corak penolakan itu sudah terbaca oleh Kiara, sejak adanya usulan penundaan nan disampaikan Petinggi Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

"Sudah ketahuan sih memang bakalan tetap kekeh gitu ya, lantaran memang tadi dia, ya paket pesananlah gitu nan kemudian susah untuk dibongkar, kata Susan.

Sebelumnya, KKP memastikan tetap melakukan ekspor pasir laut. Kementerian nan dipimpin Sakti Wahyu Trenggono itu menegaskan tidak bakal menunda ekspor pasir laut seperti usulan nan muncul di tengah masyarakat.

"Kami bakal jalan terus. Ya jika ditunda, siapa nan menunda? Kalau kami kan sesuai dengan patokan main," kata ahli bicara KKP, Wahyu Muryadi, saat ditanya perihal usulan agar kebijakan ekspor pasir laut ditunda, di Gedung Mina Bahari I KKP, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2024.

Menurutnya, jika Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin Menteri Trenggono, menyatakan menunda alias membatalkan izin ekspor pasir laut, itu bakal ditunda. "Tapi kan selama ini hanya omon-omon saja, seyogyanya ini..., seyogyanya ini. Normatif sekali itu seyogyanya," tutur dia menanggapi kekhawatiran adanya kerusakan ekosistem laut maupun akibat sosial-ekonomi.

Pilihan Editor: Terkini Bisnis: Sebab Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersil, Promo Tiket Kereta Api