Erick Thohir Klaim Merger BUMN Karya Tidak akan Mengganggu Pengerjaan Proyek

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan merger badan upaya milik negara (BUMN) Karya tetap diproses. Rencana ini telah dibahas berbareng Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam rapat di Kementerian BUMN, Jumat, 15 November 2024.

Erick menuturkan, 7 BUMN Karya bakal disederhanakan menjadi menjadi badan upaya di bawah tiga induk perusahaan.  Adapun ketujuh BUMN tersebut, ialah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

“Ini hanya bagian kami restrukturisasi, tidak bakal mengganggu penugasan dan percepatan (proyek)” ujar Erick di Kementerian BUMN, Jumat, 15 November 2024.

Erick Thohir menyebut rencana merger BUMN bagian bangunan bukan rumor baru. Ia memastikan rencana ini bakal direalisasikan pemerintah. Ketua Umum PSSI itu juga mengatakan hitam di atas putih alias perjanjian resmi bakal dilakukan.

“Insyaallah kami jalan,”  ujar Erick. “Kami kerja keras, gimana memastikan BUMN karya sehat dan kami pastikan efisiensi.”

Rencana Sejak Era Jokowi

Rencana penggabungan BUMN Karya sudah ada sejak era pemerintahan Presiden Jokowi. Saat itu, Erick nan juga menjabat Menteri BUMN di Kabinet Jokowi mengatakan merger dilakukan untuk memperbaiki tata kelola BUMN Karya. Ia pernah mengatakan bahwa Brantas Abipraya, Adhi Karya dan Nindya Karya bakal berasosiasi dengan konsentrasi pada proyek pembangunan air, rel dan konteks lainnya.

Hutama Karya dan Waskita bakal disatukan untuk mengerjakan proyek jalan tol, non-tol, gedung dan residential commercial. Sementara itu, Wijaya Karya dan PP tidak masuk toll road, tetapi konsentrasi ke seaport dan airport.

Saat itu, Erick mengatakan rencana merger sudah direstui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bahkan, dia telah bersurat ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2019-2024 Basuki Hadimuljono. Namun, proses merger ini belum rampung hingga masa kedudukan Presiden Jokowi berhujung dan beranjak ke Presiden Prabowo Subianto.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.