Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengkritik rezim Presiden Joko Widodo alias Jokowi nan memberikan izin pertambangan di tanah air kepada penanammodal asing.

Menurut dia, kondisi itu dapat memicu bentrok nan berujung aktivitas separatis di wilayah-wilayah nan mengalami kerusakan lingkungan hidup akibat pemanfaatan secara masif. 

"Kalau kondisinya sudah parah begini, tidak ada langkah lain selain referendum," kata Faisal saat menghadiri obrolan movie Bloody Nickel di Taman Ismail Marzuki pada Sabtu, Sabtu, 4 Mei 2024. 

Secara sederhana, referendum kemerdekaan merupakan langkah politik untuk memutuskan pilihan masyarakat suatu wilayah soal masa depan kedaulatan wilayahnya. Melalui referendum, masyarakat bakal memilih apakah wilayahnya kudu menjadi negara merdeka nan berdaulat alias tetap sebagai bagian dari negara lain. 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu mengusulkan agar Jokowi turut diadili lantaran menyebabkan beragam kerusakan lingkungan hidup di wilayah-wilayah eksplorasi tambang. Dia menyinggung soal opsi sistem peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi. 

"Kita kudu menggelar Mahmillub untuk mengadili Jokowi lantaran sudah merugikan ribuan triliun atas lingkungan hidup," ujarnya. 

Mahmillub sendiri merupakan badan peradilan di lingkungan militer nan berkuasa memutus perkara unik nan memberikan akibat besar bagi negara. Peradilan ini pernah menjadi forum untuk mengadili tokoh-tokoh sentral Partai Komunis Indonesia (PKI) nan dituduh mengingkari negara. 

Iklan

Lebih lanjut, Faisal juga menyebut untung dari pertambangan sebagian besar dinikmati oleh penanammodal asing. Sebagai contoh, dia memperkirakan sebanyak 90 persen keuntungan dari industri nikel di tanah air menjadi milik pengusaha Tiongkok. 

"Hampir semua perusahaan dari Cina, untung juga juga kelak untuk Cina," tuturnya.

Tak sampai di situ, Faisal juga meragukan pemerintah presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menurut dia, langkah nan diambil Prabowo soal pertambangan kemungkinan besar merupakan lanjutan dari sikap politik Jokowi. 

"Kita tak bisa percaya Prabowo jika dia tetap ada hubungan dengan biang kerok tambang--Jokowi," ujarnya. 

Pilihan Editor: Faisal Basri Kritik Pameran Kendaraan Listrik, Sebut Ada Kepentingan Bisnis Elit