Gapensi Dukung Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan: Kebutuhan Rumah Rakyat Tinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto  memisahkan Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat. Sekjen Gapensi, La Ode Saiful Akbar, menilai pemisahan tersebut bisa membantu menangani backlog alias kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah nan dibutuhkan rakyat.

“Memisahkan keduanya  sudah menjadi perihal semestinya, lantaran rumah merupakan sarana utama kualitas hidup manusia,” kata La Ode melalui keterangan tertulis, Selasa, 8 Oktober 2024.  Apalagi sejak 1978 bagian perumahan memang ditangani kementerian tersendiri, hingga Presiden Jokowi meleburnya dengan bagian pekerjaan umum dan membentuk Kementerian PUPR.

Lebih lanjut,  La Ode  menilai janji Prabowo membangun 3 juta rumah untuk rakyat  sudah sesuai dengan kebutuhan  nan mesti diprioritaskan. Hal ini lantaran backlog nan tercatat tetap sebanyak 12,7 juta rumah.  “Yang nantinya perlu diprioritaskan Kementerian Perumahan Rakyat adalah melampaui tujuan mengejar backlog,” kata La Ode.

Kemudian soal pengelolaan anggaran Rp 53 triliun  dalam rancangan anggaran pendapatan dan shopping negara (RAPBN) 2025, La Ode berambisi Kementerian Perumahan Rakyat memaksimalkan kerja sama dengan badan upaya milik negara (BUMN). Selain itu, turut memberdayakan upaya mikro, mini dan menengah (UMKM) serta BUMDes sebagai mitra kerja.

“Kementerian Perumahan Rakyat juga perlu merancang sistem stimulus melalui program subsidi dan intervensi negara lainnya, serta kerja sama dengan ekosistem pembiayaan agar 3 juta rumah nan dibangun setiap tahun bisa dimiliki rakyat dengan langkah nan ringan,” ucap La Ode.

Sebelumnya, wacana pemisahan Kementerian PUPR menjadi kementerian nan menangani perumahan dan kementerian nan menangani pembangunan prasarana disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengatakan pemisahan kementerian itu menunjukkan komitmen Prabowo dalam mengembangkan perumahan di Indonesia. Hashim juga menyatakan sudah ditunjuk menjadi Ketua satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo.

Hasim berujar, Kementerian Perumahan menargetkan pembangunan tiga juta kediaman setiap tahun. Rinciannya, dua juta rumah bakal dibangun pemerintah di pedesaan, sementara satu juta apartemen di kota. Hashim mengatakan pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan bakal dipercayakan kepada  UMKM dan BUMDes untuk mendorong pengembangan UMKM di wilayah sekaligus menciptakan kelas menengah baru.

Iklan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pernah mengatakan rencana pemisahan Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat merupakan rencana apik. Apalagi, Prabowo mempunyai program pembangunan 3 juta rumah gratis. “Ini menjadi konsentrasi (kerjanya)” kata Basuki ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 18 September 2024.

Namun, wacana pemisahan kementerian nan berdesir sejak beberapa bulan lampau seiring usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini, sempat dikritik pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Ia pernah menyebut bahwa rencana pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat bukan perihal mendesak lantaran urusan perumahan rakyat sudah cukup ditangani Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan.

"Kalau ada kementerian sendiri, ada akibat birokrasi panjang. Ujung-ujungnya juga membebani APBN  dan tidak efektif," kata Trubus ketika dihubungi Tempo, Senin, 13 Mei 2024. “Urusan perumahan cukup di PUPR. Perbaiki saja tata kelolanya, pembenahan birokrasi, pelayanannya disederhanakan.”

Selain itu, Trubus mengatakan, pemerintah  bukan lagi pihak tunggal dalam persoalan penyediaan perumahan rakyat. Sebab, ada kerja sama pemerintah dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).  "Arahnya ke  sana saja," kata dia.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan tulisan ini

Pilihan Editor: Direksi dan Komisaris Net TV Mengundurkan Diri, Ada Apa?