GEBRAK Serukan Buruh Seluruh Daerah Lawan Tapera Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia --

Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) meminta agar pekerja di masing-masing daerah menggelar protes untuk menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Program Tapera itu, lewat Peraturan Pemerintah (PP) nan diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada akhir Mei lampau itu membikin pemerintah wajib memotong penghasilan seluruh pekerja sebesar total 3 persen dari upah.

"Menyerukan dan membujuk kepada seluruh aktivitas rakyat, aliansi aktivitas buruh/mahasiswa/petani/dan lainnya di wilayah masing-masing agar segera melakukan konsolidasi perlawanan terhadap kebijakan Tapera nan tidak berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat," demikian pernyataan GEBRAK nan dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (4/6).

Aliansi pekerja menilai program Tapera mempunyai hadapan nan berbeda dengan apa nan diharapkan oleh kaum pekerja dan rakyat Indonesia. GEBRAK pun mengingatkan beberapa peristiwa agenda penghimpunan dan pengelolaan duit rakyat nan diduga terjadi praktik korupsi. Merek mencontohkan seperti Taspen, Asabri, Jiwasraya dan Dapen BUMN hingga BPJS Ketenagakerjaan.

"Menjadi pelajaran krusial bagi kami kaum pekerja dan rakyat bukan semata-mata hanya lantaran ada korupsi, namun agenda penghimpunan alias pengelolaan duit rakyat justru malah dirampas oleh para oligarki," lanjut mereka.

Mereka juga memdesak Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera nan sebelumnya diteken pada 20 Mei lalu.

Sebab dalam penyusunan rancangan PP itu tidak ada keterlibatan rakyat alias masyarakat sipil nan terdampak untuk berdiskusi, padahal Indonesia adalah negara demokratis.

"Aliansi GEBRAK menuntut kepada Presiden Jokowi segera mencabut PP 21 Tahun 2024, serta PP 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat," tegas mereka.

Aliansi GEBRAK juga menuntut agar pemerintah menghentikan program Tapera dan membuka ruang perbincangan seluas-luasnya dalam agenda penyelenggaraan perumahan untuk rakyat dengan metode perbincangan secara demokratis, partisipatif, transparan dan inklusif.

Rumah rakyat nan layak & terintegrasi transportasi umum

Dalam desakannya juga, Gebrak menuntut alih-alih mendahulukan memotong bayaran rakyat demi Tapera, mereka mendesak pemerintah mempersiapkan dulu perumahan rakyat nan murah, layak, modern, terintegrasi dengan moda transportasi umum daripada untuk kepentingan oligarki hingga investasi bodong.

"Sebab penambahan agenda Tapera justru semakin memperdalam penderitaan nan dirasakan lantaran pemaksaan nan dilakukan dan besaran iuran nan wajib dibayarkan," ujar GEBRAK.

Sebelumnya, lewat PP 21/2024, pemerintah bakal memotong penghasilan pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan Tapera. Pemerintah memberikan waktu ke perusahaan untuk mendaftarkan para pekerjanya kepada Badan Pengelola (BP) Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP 25/2020.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah simpanan wajib ini untuk mendanai sejumlah proyek Jokowi hingga presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Ia menegaskan pungutan Tapera tak berangkaian dengan pembiayaan program makan siang cuma-cuma Prabowo hingga kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Moeldoko mengatakan seluruh program pemerintah sudah mempunyai anggaran masing-masing. Ia menegaskan tidak ada saling caplok anggaran program lain.

(khr/kid)

[Gambas:Video CNN]