TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah personil kabinet Presiden Jokowi masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto untuk menduduki bangku menteri, kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
"Nanti dicek saja mana menteri-menteri nan sekarang duduk sebagai menteri, kemudian duduk lagi jadi menteri (kabinet Prabowo)," kata Muzani, nan juga Ketua MPR usai menyerahkan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.
Dia mengatakan ada beberapa nama nan sekarang duduk sebagai menteri bakal kembali menduduki pada pos nan sama alias berbeda di kabinet Prabowo Subianto nanti.
"Ada beberapa nama nan cukup compatible, cukup bagus, untuk duduk kembali sebagai menteri," ujarnya.
Dia mengatakan mengenai argumen penunjukan nama-nama menteri, perihal itu merupakan kewenangan prerogatif Prabowo Subianto.
Sebelumnya santer beredar sejumlah nama menteri diajukan Jokowi ke Prabowo. Majalah Tempo jenis 6 Oktober 2024, menulis bahwa menjelang lengser, Jokowi tetap cawe-cawe dalam persiapan pemerintahan Prabowo Subianto, nan berpasangan dengan anak sulungnya Gibran.
Ia, misalnya, menyorongkan sejumlah nama sebagai calon menteri. Setidaknya ada lebih 4 nama nan diusulkan Jokowi kepada Prabowo. Mereka adalah orang-orang dekatnya.
Para calon menteri itu adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Mensesneg Pratikno.
Budi Arie menuturkan, Prabowo dan Jokowi acap berbincang tentang rencana pembentukan kabinet. Jokowi memberi masukan agar transisi pemerintahan ke Prabowo melangkah mulus. “Tapi, jika soal nama menteri, itu kewenangan prerogatif Pak Prabowo,” kata Menkominfo ini.
Dari Budi Arie sampai Yusril Menyatakan Siap Jadi Menteri Prabowo
Sejumlah nama mengaku siap jika diminta Prabowo duduk di bangku kabinet sebagai menteri. Menkominfo) Budi ArieSetiadi buka bunyi mengenai terkait kemungkinan menjabat kembali di pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sambil berseloroh, dia menjawab siap ditempatkan di Kementerian manapun asalkan bukan Kementerian Agama.
“Ya saya jadi apa aja cocok, terkecuali jadi Menteri Agama,” ujar Budi Arie sembari tertawa di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kamis, 3 Oktober 2024.
Ketua Umum PBB, master norma tata negara Yusril Ihza Mahendra, mengatakan siap menjalankan tugas andaikan terpilih menjadi menteri dalam kabinet Prabowo.
“Kalau ditanya kepada saya apakah siap melaksanakan tugas-tugas nan mungkin bakal diserahkan, ialah menangani masalah-masalah hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, sebenarnya insyaaallah saya bakal menjalankan tugas-tugas itu jika sekiranya diberi amanah,” kata Yusril, Jumat lalu.
Nama Yusril disebut bakal menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Terkait berita tersebut, dia mengatakan bahwa itu hanyalah spekulasi semata.
“Daripada kita berspekulasi, lebih baik kita tunggu saja kelak sesudah presiden secara resmi dilantik,” kata dia.
Partai nan cukup percaya bakal dapat jatah banyak bangku adalah Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengucapkan syukur ketika merespons berita partainya bakal mendapatkan jatah tujuh bangku menteri.
Iklan
"Saya hanya bisa bilang Alhamdulillah jika begitu," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Dia mengaku belum mengetahui secara pasti alokasi bangku menteri nan didapat Partai Golkar pada kabinet pemerintahan mendatang. Sebab, kata dia, nan paling mengetahui ihwal tersebut adalah Tuhan, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
"Presiden terpilih tentunya berkoordinasi dengan ketua umum kami Pak Bahlil, hanya mereka berdua dan Allah lah nan tahu kan. Kami belum tahu," ucapnya.
Namun kader sejumlah Partai Golkar dipanggil menghadap Prabowo sebagai kandidat menteri, termasuk Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024 Meutya Hafid.
"Ya, kan banyak orang dipanggil ke Hambalang (kediaman Prabowo). Banyak orang dipanggil ke Hambalang apakah itu urusan menteri-menteri alias apa. Bu Meutya kan juga ketua Komisi I dan Pak Prabowo kan juga tetap Menhan (Menteri Pertahanan), tetap mitra kerja, apakah urusan menteri-menteri alias urusan mitra kerja kan kami juga enggak tahu," ujarnya.
NasDem Tidak Setor Nama
Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim mengatakan partainya memastikan menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Prabowo, meskipun tidak mengirimkan nama untuk masuk kabinet. Nasdem dalam Pilpres lalu, mengusung Anies Baswedan/Muhaimin Iskandar.
Menurut dia, menjadi personil kabinet bagi NasDem tidak terlalu krusial lantaran nan terpenting ialah sumbangan pemikiran dapat diterima pemerintahan Prabowo-Gibran.
"NasDem memang tidak mengirim nama untuk personil kabinet lantaran nan lebih krusial bagi NasDem adalah sumbangan pemikiran kami bisa diterima dan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa kementerian pada kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka bakal berjumlah sekitar 44-46 kementerian.
Dia mengaku sudah mendapatkan info bahwa nomenklatur kementerian-kementerian nan ada itu memang mau mengoptimalkan kegunaan kementerian dengan sebaik-baiknya agar berfaedah untuk rakyat.
Menurut dia, jumlah kementerian nan nantinya bakal ada untuk pemerintahan selanjutnya itu bakal berfokus untuk menunaikan janji kampanye dari Prabowo Subianto.
"Asta Cita dan 17 Program Aksi, nan kemudian bakal diimplementasikan pada kementerian-kementerian, baik nan existing maupun kementerian nan dipecah menjadi kementerian baru," kata dia.
Pilihan Editor Ini Alasan Pengusaha Benny Laos Terjun ke Politik