Haedar Sebut Muhammadiyah Ingin Kembangkan Model Reklamasi Tambang

Sleman, CNN Indonesia --

Muhammadiyah telah resmi memutuskan menerima izin upaya pertambangan untuk ormas keagamaan nan diberikan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). PP Muhammadiyah pun menunjuk pengurusnya nan juga Menko PMK, Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang usai organisasi tersebut.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengungkap kemauan organisasinya agar bisa mengembangkan model reklamasi pertambangan secara baik.

Haedar mengaku Muhammadiyah mempunyai sumber daya nan bisa berkontribusi untuk pemulihan dan rehabilitasi lahan jejak pertambangan.

"Dimungkinkan kelak ke depan baik lantaran kami punya beragam prodi [program studi], baik tambang maupun juga kehutahan, pertanian, teknik lingkungan, geologi, itu suatu saat kami bisa membikin model pengembangan reklamasi," kata Haedar di Convention Hall Masjid Walidah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman, Minggu (28/7).

Haedar berujar, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfaedah kembali sesuai peruntukkannya selepas aktivitas penambangan tetap jadi persoalan saat ini.

Dia berharap, Muhammadiyah berbareng beragam komponen masyarakat bisa menuntaskan segala persoalan lingkungan menyangkut upaya reklamasi pertambangan.

"Ke depan siapa tahu Muhammadiyah bisa bergerak ke situ, apalagi jika kelak memungkinkan dengan seluruh kekuatan masyarakat dan para pengusaha kita bareng-bareng jika ada problem-problem lingkungan nan reklamasinya problematik, kita bareng-bareng ikut menyelesaikan. Dan kami tidak mengejar keuntungan, lantaran jika mikir diri sendiri insyaallah Muhammadiyah sudah cukup," imbuhnya.

Haedar juga berjanji organisasinya bakal mengelola tambang nan mendukung kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.

Menurutnya Muhammadiyah melihat tambang sebagai salah satu sumber daya alam nan kudu dikelola di bumi ini, seperti halnya hutan, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya.

"Kami mau punya role model (acuan) pengelolaan tambang nan tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan bentrok dan disparitas sosial," ungkapnya.

Menurut Haedar, PP Muhammadiyah telah membentuk tim pengelola tambang nan diketuai Muhadjir Effendy dan bekerja menyusun referensi itu.

Haedar menyadari menciptakan pengelolaan tambang nan pro lingkungan dan kesejahteraan bukan perihal mudah. Maka dari itu, ini bakal jadi tantangan bagi Muhammadiyah nan selama ini telah terjun ke bumi upaya kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi-bisnis, termasuk perhotelan.

"Jika IUP (Izin Usaha Pertambangan) ini kita manfaatkan melalui badan upaya kami maka kita bakal mengelolanya dengan secara seksama, dengan mengeleminasi hal-hal problematik seperti nan berkembang di masyarakat sekarang ini," katanya.

Muhammadiyah, lanjut Haedar, juga tidak bakal memaksakan diri melanjutkan upaya pengelolaan tambang jika pada pelaksanaannya kelak tak bisa mewujudkan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.

Muhammadiyah juga siap mengembalikan izin upaya pertambangan kepada pemerintah jika pada pelaksanaannya pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan kerusakan.

(kum/kid)

[Gambas:Video CNN]